INSIBERNEWS - Nasib para pengemudi ojek online (ojol), yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Indonesia, kembali menjadi sorotan. Komisi V DPR RI menjadwalkan rapat penting pada Senin, 30 Juni 2025, untuk membahas regulasi dan kesejahteraan jutaan pengemudi ojol.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi diundang langsung untuk hadir, mengingat peran krusial kebijakan pemerintah dalam menentukan masa depan sekitar 20 juta pekerja di sektor transportasi daring ini.
Baca Juga: Telah Pastikan Tayang Tahun Ini, Taxi Driver Siap Temani Waktu Luangmu!
“Kami sudah sepakat, tanggal 30 Juni nanti Menhub harus hadir,” kata anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu, 25 Juni 2025.
Baca Juga: Penjual Online Siap-Siap, Pemerintah Bakal Wajibkan Pajak Dipotong Otomatis oleh Marketplace
Adian menyayangkan ketidakhadiran Menhub pada rapat serupa sebelumnya, yang membuat aspirasi pengemudi ojol terhambat untuk didengar. Ia berharap kali ini Dudy hadir untuk mendengarkan langsung keluhan dan usulan dari anggota DPR yang mewakili suara para pengemudi.
Menurutnya, isu ini bukan sekadar soal transportasi, melainkan menyangkut hajat hidup jutaan keluarga yang bergantung pada profesi ini.
Baca Juga: Comeback Masih Abu-abu, Fans Ramai-ramai Desak BLACKPINK Tinggalkan YG Entertainment, Kenapa?
“Sudah dua kali Menhub absen. Ini soal besar, ada 20 juta jiwa yang terdampak kebijakan ojol. Kami harap beliau serius hadir,” tegas Adian.
Komisi V tengah merancang solusi konkret untuk memperbaiki nasib pengemudi ojol, termasuk melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) khusus yang mengatur profesi ini.
Namun, Adian mengakui bahwa proses legislasi membutuhkan waktu panjang, sehingga pihaknya juga mencari solusi jangka pendek yang bisa segera dirasakan manfaatnya. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan pendapatan pengemudi, yang selama ini sering kali tidak sebanding dengan jam kerja panjang dan risiko tinggi di jalanan.
Baca Juga: BLACKPINK Siap Comeback Bareng di Tur 'DEADLINE', Trailer Bernuansa Retro Bikin BLINK Heboh
Selain soal pendapatan, DPR juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih adil antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Status “mitra” yang diberikan kepada pengemudi kerap menempatkan mereka dalam posisi lemah, tanpa perlindungan hukum memadai.
Isu seperti tarif rendah, sanksi sepihak, hingga pemblokiran akun tanpa alasan jelas menjadi keluhan berulang yang perlu diselesaikan.