INSIBERNEWS - India kembali mengirim sinyal tegas kepada tetangganya, Pakistan, dengan rencana memblokir aliran air yang selama ini mengalir ke perbatasan internasional. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan bahwa sumber daya air India harus sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional.
Baca Juga: Produsen Minuman Ini Manfaatkan LinkUMKM BRI untuk Tingkatkan Ketrampilan dan Perluas Skala Usaha
“Air India hanya untuk kepentingan rakyat negeri ini. Air ini akan dilestarikan untuk kepentingan India dan digunakan untuk kemajuan India,” ujar Modi, Jumat (9/5).
Meskipun ia tidak secara eksplisit menyebut nama Pakistan, pernyataan ini muncul di tengah memburuknya hubungan kedua negara, tak lama setelah India membekukan perjanjian pembagian air berusia puluhan tahun.
Baca Juga: Amnesty Soroti Penangkapan Mahasiswi ITB, Sebut Polisi Kian Represif di Dunia Digital
Perjanjian yang dimaksud adalah Indus Waters Treaty (IWT) yang diteken pada tahun 1960. Perjanjian ini mengatur pembagian air dari enam sungai besar di kawasan Indus dan telah bertahan bahkan di masa perang antara India dan Pakistan.
Namun, ketegangan meningkat tajam setelah serangan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir yang dikelola India. New Delhi menuding pelaku serangan mendapat dukungan dari kelompok militan yang berbasis di Pakistan — tuduhan yang dibantah oleh Islamabad.
Baca Juga: Israel Dukung India Usai Serangan Militer di Wilayah Pakistan
Langkah pemblokiran aliran air ini diperkirakan akan berdampak besar, terutama bagi wilayah Pakistan yang sangat bergantung pada aliran air dari hulu sungai di India.
Meski begitu, India menghadapi tantangan teknis yang tidak kecil. Para ahli menilai diperlukan pembangunan infrastruktur seperti bendungan, waduk, dan danau buatan agar air bisa ditampung dan dialihkan untuk kebutuhan domestik.
Baca Juga: Tetap Menjabat Sebagai Kepala PCO, Ini Alasan Prabowo Tolak Pengunduran Diri Hasan Nasbi
Pembangunan infrastruktur air tersebut tentunya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan waktu bertahun-tahun, dana besar, serta koordinasi lintas sektor agar proyek ini bisa benar-benar berjalan efektif. Di sisi lain, kebijakan ini juga dinilai sebagai strategi politik dalam menghadapi tekanan domestik dan konflik regional yang semakin memanas.
Baca Juga: Penasaran Besaran Gaji Seorang Paus? Intip Skema ‘Bayaran’ Sosok Pemimpin Umat Katolik
Isu air bukan hanya soal kebutuhan dasar, tetapi juga soal kontrol, kekuasaan, dan kedaulatan. Keputusan India ini bisa menjadi babak baru dalam dinamika politik Asia Selatan, dan membuka pertanyaan besar: apakah ini akan mendorong Pakistan merespons dengan langkah serupa, atau justru membuka ruang diplomasi yang lebih panas di tengah krisis yang belum mereda?