Akibatnya, kontrol terhadap pemerintahan menjadi lemah, dan kebijakan yang diambil cenderung tidak melalui proses pengawasan yang ketat.
Haris Azhar menegaskan bahwa sistem multipartai yang seharusnya menjadi kekuatan demokrasi justru berpotensi menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan keberanian politisi untuk berperan sebagai oposisi.
Baca Juga: Tragedi 8 Anak Tenggelam di Pantai Titian Mutiara Lampung Selatan, 3 Meninggal Dunia
Tanpa adanya oposisi yang kuat, penguasa bisa bertindak sewenang-wenang tanpa adanya checks and balances yang memadai.
Situasi ini mengancam prinsip demokrasi, di mana partisipasi dan kritik rakyat seharusnya menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan.
Jika kecenderungan antikritik ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin demokrasi Indonesia akan semakin menjauh dari cita-cita reformasi 1998.
Baca Juga: Setelah RUU TNI Disahkan, Alissa Wahid Ungkap Alasan Kenapa Gus Dur Hapus Dwifungsi ABRI
Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperkuat peran oposisi dan membuka ruang dialog yang lebih inklusif antara penguasa dan rakyat.***