INSIBERNEWS - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memasukkan kurikulum wajib militer (wamil) dalam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya membentuk karakter siswa yang lebih disiplin serta meningkatkan semangat bela negara di kalangan generasi muda.
Baca Juga: DeepSeek Ketauan Berbagi Data Pengguna dengan Tiktok, Regulator Korea Angkat Bicara!
"Saya ingin memasukkan kurikulum wajib militer di SMA untuk membentuk karakter bela negara," ujar Dedi usai pelantikannya sebagai Gubernur Jawa Barat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Baca Juga: Lebaran 2025, BI Naikkan Batas Penukaran Uang Baru Jadi Rp4,3 Juta per KTP
Tak hanya sekadar menanamkan kedisiplinan, Dedi juga menilai program ini bisa menjadi solusi dalam menanggulangi kenakalan remaja, khususnya aksi balapan liar, tawuran, dan geng motor yang kerap meresahkan masyarakat.
"Kami rencanakan, mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalanan atau terlibat dalam aksi geng motor dan perkelahian antarpelajar akan dimasukkan ke dalam program wajib militer," jelasnya.
Baca Juga: Iran Ingin Pindah Ibu Kota dari Teheran, Makran Jadi Kandidat Kuat
Untuk merealisasikan rencana ini, Pemprov Jawa Barat akan menggandeng pihak TNI dari Kodam III Siliwangi serta kepolisian guna merancang sistem pelaksanaan yang efektif.
Selain itu, Dedi memastikan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan alokasi dana khusus untuk menangani persoalan geng motor dan premanisme yang masih menjadi tantangan di Jawa Barat.
Baca Juga: Kurangi Kemacetan Mudik, Menhub Usulkan ASN Bisa Work From Anywhere Jelang Lebaran
"Kami sudah membuat alokasi anggaran khusus untuk menangani geng motor dan premanisme di Jabar, jumlahnya cukup besar," ungkapnya.
Meski belum ada kepastian kapan program ini akan mulai diterapkan, rencana memasukkan wamil ke dalam kurikulum SMA tentu akan memicu berbagai diskusi, terutama terkait efektivitas dan dampaknya bagi pendidikan di Indonesia.