Ramai Hastag Indonesia Gelap, Mahasiswa Turun ke Jalan Lakukan Demo dengan Sederet Tuntutan

INSIBERNEWS — Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ramai menyerukan tagar Indonesia Gelap di sosial media.

Tidak hanya di sosial media saja, mahasiswa juga akan turun ke jalan untuk lakukan demo pada Senin (17/2/2025).

Mahasiswa dan publik menilai bahwa saat ini merupakan masa gelap Indonesia.

Baca Juga: Waduh! Indonesia Masuk 4 Besar Negara dengan Kasus Pornografi Anak Tertinggi di dunia

Karena banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dinilai justru merugikan masyarakat.

Diketahui bahwa Indonesia belum lama berganti kepemimpinan presiden dari Jokowi menjadi Prabowo Subianto.

Dengan menjabat ah Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia, banyak kebijakan baru yang diterapkan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pastikan Menggandakan Kapasitas Internet, Bisa Dijangkau hingga Tempat Terpencil

Salah satunya adanya kebijakan program makan bergizi gratis yang tidak hanya mendapat dukungan tapi juga kritik.

Kemudian kebijakan mengenai efisiensi anggaran yang berdampak pada pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga negara.

Dilansir INsibernews dari akun X @barengwarga (17/2/2025), UPN Veteran Jakarta menjadi salah satu Universitas yang lakukan aksi demo, dengan tuntutan berikut:

Baca Juga: Sempat Bantah Tuduhan Nikita Mirzani, Polisi Beberkan Kronologi Kasus Vadel Badjideh yang Kini jadi Tersangka

1. Kawal dan Evaluasi Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran;
2. Hapuskan Multifungsi Aparat TNI/Polri;
3. Cabut PSN Bermasalah yang Merampas Ruang Hidup Masyarakat: Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Pembangunan Berbasis Green Development;
4. Wujudkan Pendidikan Ilmiah, Gratis, dan Demokratis;
5. Tolak Revisi UU Minerba, terkhusus pemberian IUP pada kampus;
6. Evaluasi Total Makan Bergizi Gratis;
7. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen ASN;
8. Desak Presiden Keluarkan Perppu Perampasan Aset;
9. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan;
10. Efisiensikan Komposisi Kabinet Merah Putih;
11. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan
12. Percepat Reformasi Polri.***