Pemerintah Bantah Isu Pemangkasan Anggaran BMKG 50 Persen, Tetap Berjalan Baik!

INSIBERNEWS - Pemerintah menegaskan bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak mengalami pemangkasan hingga 50 persen, seperti yang sempat beredar.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menepis kabar tersebut dan meminta semua pihak untuk mengecek langsung ke BMKG terkait data anggaran yang sebenarnya.

Baca Juga: Maling Gak Usah Diajak Rukun! Prabowo Perintahkan Kapolri, Jaksa Agung, KPK Tindak Tegas Koruptor

"Informasi soal pemotongan anggaran BMKG sebesar 50 persen itu tidak benar. Silakan cek lagi ke BMKG untuk mendapatkan data terbaru," ujar Hasan saat ditemui wartawan.

Ia menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto lebih kepada memangkas pengeluaran yang dianggap tidak esensial di kementerian dan lembaga, bukan mengurangi anggaran yang berdampak langsung pada layanan publik.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Jasa Raharja di Bandung dan Sita Deposito Rp6,4 Miliar, Kasus Apa?

Hasan juga menjelaskan bahwa ada empat sektor yang tidak akan terkena dampak efisiensi anggaran, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

Dengan kata lain, kebijakan efisiensi ini tidak akan menghambat tugas-tugas vital BMKG, termasuk mitigasi bencana.

Baca Juga: Ada Deddy Corbuzier, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Resmi Lantik Sejumlah Staf Khusus Hari Ini, Siapa Saja Namanya?

Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen memastikan layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan mitigasi bencana, berjalan optimal.

"Mitigasi bencana merupakan bagian dari layanan publik yang dijamin tetap berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," tegas Hasan.

Baca Juga: Geger! Polisi Tangkap Warga Padarincang Banten Karena Protes Kandang Ayam

Klarifikasi ini diharapkan bisa meredam kekhawatiran publik terkait anggaran BMKG. Pemerintah menegaskan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan tidak akan mengurangi tenaga dan kapabilitas lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Ke depan, transparansi terkait kebijakan anggaran ini akan terus dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.