Bocoran dari Mendikdasmen, Zonasi dan Ujian di Pendidikan Dasar Bakal Hilang?

Sistem zonasi, yang dirancang untuk memastikan pemerataan akses pendidikan ini sempat menuai kritik.

Dengan sistem zonasi, memungkinkan siswa mendaftar ke sekolah berdasarkan jarak rumah ke sekolah, tanpa mempertimbangkan status "sekolah favorit". Namun, implementasinya kerap disalahgunakan oleh beberapa pihak.

Baca Juga: Gibran: Kebakaran Kemayoran Jadi Pengingat Pentingnya Mitigasi di Kawasan Padat Penduduk

"Banyak orang tua siswa mengeluhkan sistem ini karena masih rawan dimanipulasi. Ada banyak kasus orang tua siswa merekayasa kartu keluarga agar anaknya diterima di sekolah tertentu," terang Abdul Mu'ti.

Rencana Kemendikdasmen Terkait Zonasi
Sebelumnya, Abdul Mu'ti menyebut bahwa konsep baru PPDB telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun, pembahasan mendalam belum sempat dilakukan karena agenda rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta lebih fokus pada program makan bergizi gratis.

Baca Juga: Profil Universitas Negeri Malang, Masuk Daftar Universitas Terbaik di Malang Versi UniRank

"Itu baru kami sampaikan dalam bentuk tertulis dan tadi tidak sempat dibahas karena beliau ada agenda lain," ujarnya pada Jumat 17 Januari 2025.

Meski begitu, Abdul Mu'ti optimistis bahwa kebijakan baru akan segera diputuskan oleh Presiden.

"Ada kepentingan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait serta sosialisasi kepada masyarakat," tambahnya.

Ketika ditanya apakah sistem baru PPDB akan menghapus zonasi secara keseluruhan, Abdul Mu'ti memilih untuk tidak menjelaskan secara rinci.

Baca Juga: Bisnis Dropship: Solusi Jualan Online Tanpa Modal Besar untuk Ibu Rumah Tangga, Yuk Coba Sekarang!

Ia hanya meminta masyarakat menunggu hingga keputusan resmi diumumkan.

"Semua akan ada penjelasan setelah itu terbit, semua akan indah pada waktunya," pungkasnya.

Penggantian istilah ujian dan zonasi diharapkan dapat menghadirkan sistem pendidikan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.