Megawati Siap Bela Hasto Kristiyanto dalam Polemik dengan KPK

INSIBERNEWS - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan tidak akan membiarkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menghadapi kasus hukum yang menjeratnya seorang diri.

Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara PDIP, Guntur Romli, dalam program Sapa Indonesia Pagi pada Selasa (7/1/2025), menanggapi status Hasto sebagai tersangka dalam kasus yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Tiga Oknum TNI AL Ditetapkan Tersangka Kasus Penembakan di Rest Area Tol Tangerang-Merak

"Ibu Megawati tentu tidak akan tinggal diam. Beliau memastikan dukungan penuh kepada Hasto dalam menghadapi situasi ini, tentunya tetap dalam koridor hukum yang berlaku," ujar Guntur.

Ia menambahkan bahwa Megawati selalu menekankan pentingnya taat hukum, tetapi tetap memberikan dukungan moral dan politis kepada Hasto sebagai bentuk solidaritas partai.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan 5.000 Kepala SPPG untuk Kelola Dapur Makan Bergizi Gratis di 2025

Menurut Guntur, PDIP meyakini bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK memiliki kaitan erat dengan posisinya sebagai Sekjen PDIP.

"Saat Ketua KPK mengumumkan status tersangka Hasto, jelas disebutkan bahwa hal ini berkaitan dengan tugas-tugas kesekjenannya. Ini menunjukkan ada upaya menyeret institusi partai dalam kasus tersebut," katanya.

Baca Juga: Kapolda Banten Tegaskan Kapolsek Cinangka Disanksi Berat Terkait Kasus Penembakan Bos Rental

Guntur juga mengkritik bukti-bukti yang disebut KPK dalam kasus ini. Ia menyebutnya tidak relevan dan cenderung mengada-ada, khususnya terkait tuduhan suap dalam penempatan calon legislatif.

"Kalau kita lihat, bukti yang diajukan tidak langsung terkait dengan Hasto secara pribadi. Ada indikasi bahwa kasus ini lebih politis daripada yuridis," tambahnya.

Baca Juga: Kim Jong Un Larang Warganya Makan Hotdog, Simbol Penolakan Budaya Barat di Korea Utara

Megawati, lanjut Guntur, berkomitmen untuk memberikan dukungan moral yang kuat kepada Hasto.

"Beliau ingin memastikan Sekjen PDIP tidak dikorbankan atau dihakimi sebelum proses hukum selesai. Dukungan ini juga mencerminkan prinsip kolektif PDIP dalam melindungi kadernya dari kriminalisasi yang tidak adil," tegas Guntur.