PPN pada Transaksi QRIS: Beban Ditanggung Merchant, Customer Tetap Nyaman

INSIBERNEWS - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 tidak akan memberikan beban tambahan bagi konsumen yang menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, dalam pernyataan resminya baru-baru ini.

Baca Juga: Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Mulai 2025, Dampaknya ke Inflasi dan Ekonomi Dipastikan Minimal

Febrio menjelaskan, QRIS hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang menghubungkan pembeli dan penjual dalam transaksi perdagangan.

Teknologi ini memanfaatkan inovasi finansial (fintech) untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.

Baca Juga: BRI Melayani Kebutuhan Nasabah dengan Buka Layanan Operasional Terbatas Periode Libur Nataru

“QRIS itu hanya media. Nilai transaksi yang dibayarkan customer tetap sesuai harga yang disepakati dengan merchant, tanpa ada beban PPN tambahan bagi konsumen,” jelas Febrio.

Baca Juga: Tragis Jelang Nataru, Tukang Bubur di Purwakarta Tewas Ditabrak Motor

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PPN memang diberlakukan atas transaksi yang memanfaatkan fintech, termasuk QRIS. Namun, tanggung jawab atas PPN ini sepenuhnya berada di pihak merchant, bukan konsumen.

Aturan ini telah berjalan sejak 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022.

Baca Juga: Masak Tanpa Drama Nangis, Begini Cara Mudah Mengupas Bawang Merah

“Beban PPN ini langsung dihitung dari sisi merchant, sehingga customer tetap dapat menggunakan QRIS tanpa khawatir ada biaya tambahan,” ungkap Febrio.

Baca Juga: Keseruan BRI Journalism 360 Palembang: Promedia Diskusi Bareng Insan Pers di Mediapreneur Talks dan Mahasiswa UIN Raden Fatah Lewat CoreLab!

Menurutnya, penerapan aturan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi di sektor keuangan.