Presiden Korut Sindir Pemakzulan Yoon Suk Yeol: Boneka Pemberontak

INSIBERNEWS - Korea Selatan tengah diguncang krisis politik setelah parlemen resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu (14/12/2024).

Langkah ini membuat Yoon dinonaktifkan hingga Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan akhir.

Baca Juga: Man United Berhasil Kandaskan Man City di Etihad Stadium, Pep Guardiola Tepok Jidat Gegara Kebobolan Dua Gol di Menit Akhir

Proses tersebut dapat memakan waktu hingga 180 hari. Jika MK menyetujui pemakzulan, Yoon akan kehilangan jabatannya secara permanen, dan pemilihan presiden baru harus segera dilaksanakan.

Baca Juga: Inilah Jadwal Pertandingan BRI Liga 1 2024-2025 Besok 17 Desember 2024

Di tengah situasi politik yang memanas, Korea Utara ikut memberikan komentar tajam. Media pemerintah mereka, Korean Central News Agency (KCNA), menyebut Yoon sebagai

"boneka pemberontak" dan menegaskan bahwa penyelidikan terhadap dirinya dan "kaki tangannya" sedang berlangsung.

Baca Juga: Link Live Streaming Persis Solo vs PSBS Biak di BRI Liga 1 2024-2025, Lengkap dengan Head to Head Pertemuan

KCNA juga menyindir MK Korsel dengan menyebutnya sebagai "lembaga boneka" yang akan segera membuat keputusan. Pernyataan ini kembali menunjukkan ketegangan abadi antara kedua negara yang selama ini sering berselisih.

Baca Juga: Tembus Puluhan Miliar? Segini Harta Kekayaan Mian yang Bakal Jadi Wakil Gubernur Bengkulu 2024

Pemakzulan Yoon sendiri dipicu oleh deklarasi darurat militer yang diumumkan secara mendadak pada 3 Desember lalu. Kebijakan kontroversial tersebut hanya bertahan beberapa jam setelah mendapatkan penolakan keras dari parlemen dan masyarakat yang menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap demokrasi.

Gelombang protes besar-besaran terjadi di berbagai kota, menuntut keadilan dan meminta Yoon untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Baca Juga: Beberapa Singkatan yang Mungkin Belum Kamu Ketahui dari CCTV hingga ATM

Untuk sementara, Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk sebagai pemimpin interim hingga situasi politik stabil.