Menko Polkam Budi Gunawan Ungkap Presiden Prabowo Perintahkan Aparat Untuk Tak Ragu dan Tegas Berantas Korupsi

INSIBERNEWS, Jakarta - Hadir dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto.

Diungkapkan oleh Budi bahwa Prabowo meminta aparat penegak hukum (APH) untuk tidak ragu dan tegas dalam memberantas korupsi. 
 
“Pada berbagai kesempatan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk jangan ragu-ragu dan harus bertindak tegas di dalam pemberantas korupsi kemudian judi online. Penyelundupan juga di dalam hal pemberantasan narkoba,” kata Budi Gunawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (9/12/2024).

Baca Juga: Sandra Dewi Tak Hadir di Sidang Lanjutan Korupsi Harvey Moeis, Berikut 3 Hal yang Pernah Diungkap Saat Sidang
 
Adapun dalam menindaklanjuti arahan Prabowo, Kemenko Polkam bersama Kejaksaan Agung, Polri, dan kementerian lembaga membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola pada 4 November 2024. 
 
“Pemerintah dalam hal ini juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan melalui transformasi digital dan terus mendorong reformasi birokrasi pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” jelas Budi.

Penerapan e-budgeting juga diterapkan di dalam pengelolaan anggaran khususnya pengelolaan anggaran negara baik itu APBN maupun APBD secara digital sehingga pengawasan penggunaan anggaran dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi.

Baca Juga: 6 Ide Kitchenset Minimalis Berkonsep Terbuka untuk Rumah Modern yang Wajib Kamu Coba!

Di samping, menurut Budi, e-procurement juga menjadi andalan di dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik tujuannya adalah untuk mengurangi langsung yang sering memicu terjadinya kolusi dan korupsi serta memastikan proses tender lebih adil dan transparan.

“Sistem pelayanan publik berbasis online ini akan terus dikembangkan seperti dalam hal pembuatan KTP, pembayaran pajak, sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus berhadapan dengan para petugas guna untuk mengurangi pungutan liar,” tandasnya.