Begini Rencana Banggar DPR RI Soal Anggaran Para Menko hingga APBN untuk Kementerian Prabowo

INSIBERNEWS - Membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih. 

Rapat yang digelar oleh Banggar DPR bersama para Menko di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR, mengklaim pihaknya mendukung penuh rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga agar bisa segera berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

Baca Juga: Pilkada 2024: Meski Andika-Hendi Kalah Versi Quick Count, PDIP Klaim Jateng Masih Jadi Kandang ‘Banteng’

"Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa," kata Said saat membuka rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin 2 Desember 2024.

Adapun, tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini, meliputi Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menko Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.

Ada juga Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca Juga: Cek Potensi Bahan Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Kunjungi Tambak Ikan Nila Salin di Karawang

Tiga tokoh lainnya yang turut hadir, yakni Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

Rencana Anggaran Masing-Masing Menko

Dalam kesempatan yang sama, Said menyebut rencana pembagian anggaran untuk masing-masing menko di era Prabowo.

Said menjelaskan pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator itu akan disetujui oleh DPR, namun pihaknya akan mendengar kebutuhan untuk program kerja.

Baca Juga: 7 Model Rak Dinding Dapur Kecil Ini Bikin Dapurmu Rapi dan Instagramable!

"Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali," ungkapnya.

Adapun, anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kemenko yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar.