Putin Larang Adopsi Anak untuk Warga Negara yang Melegalkan Perubahan Gender

INSIBERNEWS - Presiden Rusia, Vladimir Putin, resmi menandatangani undang-undang baru yang melarang warga negara dari negara-negara yang melegalkan perubahan gender untuk mengadopsi anak asal Rusia.

Kebijakan yang diumumkan pada Sabtu (23/11/2024) ini diperkirakan akan memengaruhi setidaknya 15 negara, termasuk sejumlah negara Eropa, Australia, Argentina, dan Kanada.

Baca Juga: Penembakan di Polres Solok Selatan Disorot DPR, Diduga Terkait Tambang Ilegal

Larangan ini menambah panjang daftar pembatasan adopsi anak Rusia, setelah sebelumnya warga Amerika Serikat telah dilarang mengadopsi sejak tahun 2012.

Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Rusia (Duma Negara), menyebut bahwa undang-undang ini dirancang untuk melindungi anak-anak Rusia dari risiko yang dianggap dapat membahayakan stabilitas psikologis dan nilai-nilai tradisional mereka.

Baca Juga: Hizbullah Gempur Israel dengan Ratusan Proyektil dan Serangan Drone, Ketegangan Kian Memanas

Menurutnya, ada kekhawatiran bahwa orang tua angkat dari negara-negara tersebut mungkin akan melakukan perubahan gender setelah mengadopsi anak, sehingga dikhawatirkan memengaruhi perkembangan anak di lingkungan keluarga baru mereka.

Selain pembatasan adopsi, Rusia juga mengesahkan undang-undang lain yang melarang kegiatan yang mempromosikan pilihan untuk tidak memiliki anak.

Baca Juga: Kisi-kisi Formasi Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara di SKB CPNS 2024: Penyusunan Laporan Hasil Kerja....

Undang-undang ini menetapkan denda berat hingga 5 juta rubel (sekitar Rp797 juta) bagi pihak-pihak yang terlibat dalam propaganda tersebut.

Para pendukung kebijakan ini menilai bahwa kampanye "anti-keluarga" semacam itu adalah bagian dari strategi negara-negara Barat untuk melemahkan Rusia melalui pengurangan populasi.

Baca Juga: Kisi-kisi SKB Formasi Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, Pelamar CPNS 2024 Wajib Tahu!

Langkah ini mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional. Sebagian pihak memandangnya sebagai upaya Rusia untuk memperkuat narasi konservatif dalam menghadapi apa yang dianggap sebagai "pengaruh budaya Barat".

Sementara itu, para aktivis HAM mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap menambah diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan mempersempit peluang anak-anak Rusia yang membutuhkan keluarga angkat di luar negeri.