Prabowo: Korupsi dan Pemborosan Uang Negara Sangat Serius, Aparat Penegak Hukum Malah Ikut Terlibat

Aries mengatakan bahwa BPPIK diberi mandat tidak hanya untuk mengawasi anggaran di tingkat pusat, tetapi juga di pemerintahan daerah.

Baca Juga: Intip 3 Fakta Terbaru Rezky Aditya Usai Dipanggil Polda Metro Jaya Terkait Kasus Penelantaran Anak Wenny Ariani

“Badan ini diarahkan untuk mengontrol dan memastikan agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) digunakan sesuai dengan tujuan yang seharusnya, yaitu untuk kepentingan rakyat,” kata Aries.

Ia juga menekankan pentingnya melindungi anggaran negara dari pencurian oleh pihak-pihak yang justru diberi amanah untuk menjaganya.

“Ini uang rakyat, ini uang negara, dan tidak seharusnya dirampas oleh aparat yang justru diberi mandat untuk melindunginya. Aparat itu jangan malah menjadi maling uang rakyat; mereka justru harus berada di garis depan untuk mengamankan,” tegasnya.

Baca Juga: SKB CPNS 2024: Ini Kisi-kisi Formasi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama di Seleksi Kompetensi Bidang

Menurut Aries, semakin kecil kebocoran anggaran di APBN dan APBD, semakin tinggi pula peluang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

“Kebocoran anggaran itu sangat besar dampaknya. Kalau anggaran bisa dikelola dengan baik dan kebocoran bisa ditekan, otomatis dampaknya pada pertumbuhan ekonomi akan semakin signifikan. Jadi ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal masa depan ekonomi bangsa,” pungkasnya.

Baca Juga: Eks Menkominfo Budi Arie ke Luar Ruangan Saat Hendak Dicecar DPR Soal Judi Online

Pernyataan Presiden Prabowo ini menjadi salah satu bentuk ketegasan pemerintah dalam memerangi korupsi yang sudah berakar dalam di berbagai sektor.

Masyarakat pun berharap agar upaya pemerintah ini bisa membawa perubahan positif bagi Indonesia dan menjadikan negeri ini lebih bersih dan adil bagi seluruh rakyatnya.