Dukung Pertumbuhan UMKM, Pemerintah Resmi Hapus Utang Petani dan Nelayan

INSIBERNEWS – Pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor pertanian dan perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan utang ini adalah langkah konkret untuk meringankan beban para petani dan nelayan.

Ia pun menilai bahwa keputusan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil yang bergantung pada sektor-sektor tersebut.

Baca Juga: Kerahkan Ratusan Petugas, Jelang Pilkada 2024 KPU Purwakarta Mulai Sorlip Kertas Suara

“Peraturan pemerintah tentang penghapusan utang ini sangat bagus. Ini bukti kesungguhan Pak Presiden dalam memihak kepada UMKM, khususnya petani dan nelayan,” ujar Zulkifli ketika ditemui di Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

Senada dengan Zulkifli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan ini.

Menurutnya, perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian sangat besar dan nyata.

Ia bahkan menyebut keputusan ini sebagai kabar bahagia bagi seluruh petani di Indonesia.

Baca Juga: Usai Damai Dengan Denny Sumargo Dan Didatangi ke Rumahnya, Farhat Abbas Sindir Densu, Soal Orang Makassar

“Baru-baru ini, Presiden mengambil keputusan untuk menghapus utang para petani dan nelayan. Ini luar biasa dan pastinya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para petani di seluruh pelosok negeri,” kata Mentan Amran dengan antusias.

Amran menjelaskan bahwa penghapusan utang ini merupakan bentuk perhatian khusus bagi mereka yang selama ini berjibaku dalam menggerakkan sektor pangan dan ekonomi perdesaan.

Ia berharap kebijakan ini bisa menjadi angin segar bagi para pelaku usaha kecil di sektor pertanian dan perikanan.

Baca Juga: Kanit Binmas Polsek Cibatu Hadiri Acara Seremoni Penanaman 3.600 Bibit Pohon Desa Cibukamanah

Lebih lanjut, Amran memaparkan bahwa pelaksanaan skema penghapusan utang UMKM dan petani akan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.