Karyawan Boeing Tolak Kenaikan Gaji 35 Persen, Mogok Kerja Berlanjut

INSIBERNEWS - Aksi mogok karyawan Boeing yang telah berlangsung sejak 13 September 2024 memasuki babak baru setelah serikat buruh Asosiasi Pekerja Mesin dan Dirgantara Internasional (IAM) mengumumkan bahwa 64 persen anggotanya menolak tawaran kenaikan gaji sebesar 35 persen dari perusahaan.

Penolakan ini terungkap melalui pemungutan suara internal yang dilakukan oleh IAM, yang mewakili puluhan ribu karyawan Boeing di Amerika Serikat.

Baca Juga: Kekayaan Elon Musk Meroket Usai Lonjakan Saham Tesla, Sehari Capai RP530 Triliun

Dengan lebih dari 30 ribu karyawan ikut serta dalam aksi mogok ini, IAM menegaskan bahwa keputusan tersebut mencerminkan prinsip demokrasi di tempat kerja.

"Ini adalah bukti nyata bahwa ada konsekuensi ketika perusahaan memperlakukan pekerjanya dengan buruk dari tahun ke tahun," kata IAM dalam pernyataan resminya.

Boeing sendiri menolak untuk berkomentar mengenai penolakan tawaran tersebut.

Baca Juga: Dukungan Tegas Mahfud MD kepada Mentan: Lawan Solidaritas Kalap dalam Pemerintahan!

Perusahaan baru-baru ini melaporkan kerugian sebesar USD 6 miliar pada kuartal ketiga tahun 2024, menambah tekanan pada situasi yang sudah sulit.

Sebelum aksi mogok dimulai, para karyawan telah mengajukan tuntutan untuk kenaikan gaji minimal 40 persen, serta pengembalian sejumlah tunjangan dan insentif yang dihilangkan oleh perusahaan.

CEO Boeing, Kelly Ortberg, menjelaskan bahwa perusahaan saat ini tengah menghadapi tekanan yang cukup besar akibat skandal keselamatan yang terjadi sebelumnya.

Baca Juga: WALI Ungkap Boikot Franchise Asing Justru Merugikan Ekonomi Dalam Negeri

"Ini adalah kapal besar yang akan membutuhkan waktu untuk berputar, tetapi ketika itu terjadi, kami percaya bahwa Boeing memiliki kapasitas untuk kembali menjadi hebat," ungkap Ortberg, menekankan harapan untuk perbaikan di masa depan.

Sementara itu, karyawan terus menuntut perhatian terhadap kondisi kerja mereka, menunjukkan bahwa perjuangan untuk mendapatkan gaji yang layak dan hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas utama di industri dirgantara ini.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Komitmen Anti-Korupsi di Kabinet Merah Putih