Mahfud MD Kritik Penggunaan Kop dan Stempel Kementerian untuk Acara Keluarga Menteri Desa

INSIBERNEWS - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD turut mengomentari tindakan Menteri Desa yang menuai kontroversi setelah menggunakan kop surat dan stempel resmi kementerian untuk acara keluarga pribadi.

Acara tersebut adalah peringatan haul ke-2 almarhumah Hj. Biasmawati, yang merupakan ibunda dari Menteri Desa.

Tindakan ini pun langsung menjadi perhatian publik.

 Baca Juga: Menko Pangan Zulkifli Hasan Andalkan Food Estate Papua, Netizen Pertanyakan Keberhasilan di Kalimantan

Kritik Mahfud MD: "Ini Keliru"

Melalui akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Mahfud MD menyampaikan pandangannya mengenai hal tersebut.

Ia menilai penggunaan atribut resmi kementerian untuk acara keluarga bukanlah tindakan yang tepat.

Menurutnya, surat undangan untuk acara seperti haul keluarga atau peringatan agama di pesantren seharusnya berasal dari individu atau pengasuh pesantren, bukan dari kementerian.

"Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya, hati-hati,"

tulis Mahfud MD dalam cuitannya.

Kritik tersebut mendapat tanggapan luas dari netizen yang sepakat bahwa penggunaan fasilitas dan atribut negara untuk kepentingan pribadi harus dihindari, terutama oleh pejabat publik.

 Baca Juga: Bule Rusia Nekat Rampas Taksi Online di Gianyar, Diamuk Massa hingga Ditelanjangi

Viral di Media Sosial

Kontroversi ini mencuat setelah surat undangan dengan kop kementerian yang terkait acara haul tersebut viral di media sosial.

Banyak warga mempertanyakan apakah penggunaan stempel dan kop kementerian untuk acara keluarga bisa dibenarkan, mengingat hal ini berkaitan dengan etika penggunaan fasilitas negara.

Menteri Desa yang baru dilantik dalam kabinet pemerintahan ini sudah beberapa kali menjadi sorotan publik, dan kejadian ini semakin menambah perbincangan mengenai kinerjanya.