RUU Pilkada Ancaman Demokrasi, Ratusan Mahasiswa Purwakarta Orasi Sepanjang Jalan Hingga Bakar Ban Di Gedung DPRD

INSIBERNEWS, Purwakarta - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Purwakarta menggelar aksi orasi keliling jalan hingga demo bakar ban di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta Jumat (23/8/2024).

Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dianggap mengancam demokrasi di Indonesia.

Dengan membawa berbagai atribut seperti spanduk dan poster, massa aksi menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak RUU Pilkada jika disahkan. Salah satu spanduk bertuliskan “RUU Pilkada, Ancaman Demokrasi!” mencerminkan ketidaksetujuan mahasiswa terhadap RUU yang sedang dibahas di DPR.

Baca Juga: Demo Lanjut di Depan Gedung KPU RI, Tuntut KPU Patuh pada MK

Dalam orasinya, para demonstran menekankan bahwa RUU Pilkada dapat mengurangi partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah serta mempersempit ruang demokrasi.

Mereka juga mendesak anggota DPRD Purwakarta untuk tidak mendukung pengesahan RUU tersebut dan agar aspirasi mereka disampaikan ke pemerintah pusat.

“Kami hadir di sini untuk menyuarakan suara rakyat. RUU Pilkada ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang selama ini kita junjung. Kami meminta DPRD Purwakarta untuk menolak RUU ini dan menyampaikan penolakan tersebut kepada pemerintah pusat,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Baca Juga: Moment Pilkada 2024, Kepolisian Gelar patroli ke Kantor KPU dan Bawaslu

Aksi demonstrasi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan mahasiswa tengah berupaya untuk bertemu dengan anggota DPRD Purwakarta guna menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.

Aksi ini merupakan salah satu dari serangkaian aksi protes yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di mana banyak kelompok masyarakat menyuarakan penolakan terhadap RUU Pilkada yang sedang dibahas di parlemen.