Kurangi Beban APBN, Kepala BGN Lirik Dana CSR dan Hibah Luar Negeri untuk Program MBG

INSIBERNEWS - Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa pengembangan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tidak hanya akan bergantung pada anggaran negara.

Pemerintah kini membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber alternatif guna mempercepat pemerataan layanan di daerah yang masih minim akses.

Baca Juga: Bupati Muara Enim Edison Terjaring OTT KPK, Lima Pejabat dan Lima Swasta Ikut Diperiksa

Menurut Nanik, dukungan pembiayaan dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) milik BUMN, hibah dari lembaga internasional, hingga kontribusi perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar wilayah penerima manfaat.

Skema tersebut dinilai dapat membantu memperluas jangkauan program tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Ia menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah daerah yang belum menarik minat investor untuk membangun dan mengelola dapur MBG.

Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak dinilai menjadi solusi untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap program pemenuhan gizi yang layak.

Baca Juga: Minyakita Resmi Dicoret dari Bantuan Pangan, Kemendag Fokus Pasokan ke Pasar Rakyat

Selain mencari sumber pendanaan baru, Badan Gizi Nasional juga mulai melakukan langkah efisiensi dalam pelaksanaan program. Salah satunya dengan menunda sementara pembukaan titik layanan dan dapur baru sambil melakukan evaluasi terhadap kebutuhan di setiap daerah.

Saat ini tercatat terdapat sekitar 27.877 titik dapur operasional yang telah memiliki virtual account.

Data tersebut sedang ditinjau kembali guna memastikan kapasitas layanan yang tersedia benar-benar sesuai dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Baca Juga: Reshuffle BGN! Prabowo Resmi Lantik Nanik Deyang Gantikan Dadan Hindayana, Agustina dan Trenggono Kini Jadi Wakil Kepala

BGN juga menghentikan sementara proses pendaftaran dapur baru. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi pemerintah melakukan pemetaan yang lebih akurat, terutama karena sebagian besar fasilitas layanan saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap kelompok penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang tercatat saat ini, dengan tujuan memastikan program MBG dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.***