Menkeu Buka Suara soal Wacana Baju Sisa Ekspor untuk Korban Bencana Sumatera

INSIBERNEWS - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pemanfaatan baju sisa ekspor yang rencananya akan disalurkan sebagai bantuan bagi korban bencana di wilayah Sumatera. Menurutnya, hingga kini belum ada langkah resmi yang masuk ke Kementerian Keuangan terkait rencana tersebut.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak bisa serta-merta mengambil keputusan tanpa adanya pengajuan dan mekanisme yang jelas. Terlebih, barang ekspor yang dikembalikan ke pasar domestik memiliki aturan ketat yang harus dipatuhi, terutama dari sisi kepabeanan dan pengawasan barang.

Baca Juga: 10 Tahun Pacaran, Kim Woo Bin dan Shin Min Ah Akhirnya Resmi Menikah

“Baju reject ekspor yang mau dikembalikan lagi ke dalam negeri, sejauh ini belum ada permintaan resminya. Jadi saya belum tahu prosesnya sudah sampai di mana,” ujar Purbaya usai memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat (19/12/2025).

Ia menjelaskan, setiap barang yang sebelumnya ditujukan untuk pasar ekspor memiliki status dan perlakuan khusus. Jika ingin dimanfaatkan di dalam negeri, terlebih untuk bantuan kemanusiaan, maka harus melalui prosedur administrasi dan persetujuan lintas kementerian.

Purbaya juga menekankan pentingnya kejelasan sumber barang, kondisi pakaian, serta mekanisme distribusinya. Hal ini diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar layak dan tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi hukum maupun kesehatan penerima.

Baca Juga: Bertaruh Nyawa di Arus Banjir, Kisah Sertu Giman Selamatkan Bayi Pakai Baskom di Aceh Tamiang

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka ruang bagi berbagai bentuk bantuan untuk korban bencana, termasuk dari pihak swasta. Namun, semua inisiatif tersebut harus disampaikan secara resmi agar dapat dikoordinasikan dengan baik dan tepat sasaran.

Menurutnya, koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam penanganan bantuan bencana. Kementerian Keuangan akan berperan sesuai kewenangannya apabila nantinya ada permohonan terkait pembebasan bea masuk, pajak, atau kebijakan fiskal lainnya.

Purbaya menambahkan, hingga saat ini fokus utama pemerintah masih pada penyaluran bantuan darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana di Sumatera, seperti pangan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara.

Baca Juga: BRI Kawal Pemulihan Jangka Panjang Masyarakat Terdampak Bencana Sumatera

Ia pun mengingatkan agar wacana bantuan tidak berhenti pada narasi semata. Menurutnya, langkah konkret dan tertib administrasi sangat dibutuhkan agar niat baik dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau sudah ada pengajuan resmi dan skemanya jelas, tentu akan kita pelajari bersama. Prinsipnya, pemerintah mendukung bantuan kemanusiaan, tapi tetap harus sesuai aturan,” pungkasnya.***