Wamentan Sudaryono Buka Suara Terkait Sorotan Publik soal Beras Bantuan Seharga 60 Ribu

INSIBERNEWS - Harga beras bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor di Sumatera yang disebut mencapai Rp60 ribu per kilogram, menjadi topik pembicaraan hangat.

Terkait kegaduhan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi. Ia menegaskan informasi tersebut keliru dan hanya terjadi kesalahan penulisan pada satuan.

Menurutnya, angka Rp60 ribu yang beredar bukan untuk 1 kilogram, melainkan untuk satu paket berisi 5 kilogram. Dipastikan tidak ada skema bantuan beras satuan 1 kilogram karena penyaluran pemerintah selalu menggunakan kemasan standar 5 kilogram.

Baca Juga: Sepakati Kerja Sama, Pakistan dan Indonesia Fokus Perkuat Agrikultur dan IT

“Saya mau jelaskan, itu kan sempat ramai dibilang satu kilo beras Rp60 ribu. Itu salah. Bukan satu kilo, tapi satu pack. Satu pack itu lima kilo,” ujar Sudaryono dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia lingkup Kementan di Jakarta.

Dengan harga Rp60 ribu per paket, maka nilai beras bantuan tersebut setara Rp12.500 per kilogram. Sudaryono menegaskan perhitungan anggaran bantuan tidak bermasalah dan tidak merugikan masyarakat. Kekeliruan murni terkait penulisan informasi awal yang salah satuannya.

Pemerintah memastikan bantuan beras yang disalurkan kepada warga terdampak bencana benar-benar memenuhi standar dan didistribusikan secara tepat sasaran. 

Baca Juga: Prabowo Sebut Pakistan Akan Kirim Dokter ke RI untuk Perkuat Kerja Sama di Bidang Kesehatan

Mekanisme penyaluran dilakukan sesuai prosedur nasional serta diawasi oleh berbagai pihak.

Sudaryono juga menegaskan bahwa Kementan tidak mungkin menyalurkan bantuan hanya 1 kilogram, karena tidak sesuai standar logistik bantuan bencana dan akan menyulitkan distribusi di lapangan.

Melalui klarifikasi ini, Kementan berharap masyarakat tidak salah memahami harga bantuan dan tidak terpancing oleh informasi yang tidak lengkap. Publik diminta untuk mengutamakan verifikasi sebelum menyimpulkan sesuatu, terutama terkait bantuan pemerintah.

Baca Juga: Nikita Mirzani Divonis 6 Tahun Penjara, Hakim PT DKI Tegaskan Terbukti Ancam Lewat Medsos dan Lakukan TPPU

“Substansi anggarannya benar, dan tidak ada yang dirugikan,” tegasnya. Ia memastikan program bantuan tetap berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pemulihan warga di wilayah bencana.

Sudaryono juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan akurat agar tidak muncul kesalahpahaman baru. Transparansi, kata dia, menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap program-program penanganan bencana.