Pemerintah Pastikan Harga Beras Tak Melambung Jelang Nataru 2026

INSIBERNEWS - Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah mulai melihat tanda-tanda positif di pasar beras. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan bahwa harga beras perlahan kembali stabil setelah beberapa bulan terakhir bergerak naik akibat dinamika pasokan dan cuaca.

Amran mengungkapkan bahwa jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras semakin bertambah jika dibandingkan dengan kondisi pada awal Oktober. Tren ini menunjukkan pasar mulai merespons langkah penguatan distribusi dan ketersediaan yang dilakukan pemerintah.

Baca Juga: RI Siap Produksi Massal KSOT, Begini Perbandingannya dengan AS, Rusia, hingga China

Ia menjelaskan bahwa beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kini banyak tersedia di kisaran Rp12 ribu per kilogram. Sementara itu beras medium di berbagai wilayah umumnya berada pada harga sekitar Rp13 ribu per kilogram, sehingga masih berada di bawah batas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Artinya harga sudah bergerak sesuai target bahkan lebih rendah dari HET. Tapi ketika kami baca masih ada laporan harga naik di beberapa tempat, kami langsung turun ke lapangan,” ujarnya.

Baca Juga: Perkuat Pertahanan Laut, Pemerintah Berencana Produksi Massal KSOT Mulai 2026

Amran menambahkan bahwa kunjungan langsung ini dilakukan bersama Wakil Menteri Pertanian dan Direktur Utama Bulog untuk memastikan distribusi benar-benar berjalan lancar dan tidak ada hambatan di tingkat lapangan.

Data Badan Pusat Statistik juga memperkuat sinyal stabilisasi tersebut. Hingga minggu pertama November 2025, sebanyak 214 kabupaten/kota tercatat mengalami penurunan harga beras, naik cukup signifikan dari posisi minggu pertama Oktober yang masih berada pada angka 179 daerah.

Baca Juga: Sempat Koma Sebelum Meninggal Dunia, Wakil Wali Kota Tangsel Janji Usut Tuntas Dugaan Kasus Bullying di SMPN 19

Di sisi lain, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga pun mulai berkurang. Jika pada awal Oktober masih ada 61 kabupaten/kota yang mencatat kenaikan harga, maka pada awal November jumlahnya turun menjadi 50 wilayah.

Salah satu langkah yang menurut Amran paling berpengaruh adalah pembentukan Satgas Pengendalian Harga Beras pada 20 Oktober 2025. Satgas ini melibatkan berbagai instansi seperti Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog, hingga pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir.

Baca Juga: Soroti Soal Kekayaan Menteri Lain, Menteri HAM Natalius Pigai Tegaskan Gaji Mereka Setara

Selain pengawasan, pemerintah juga menyiapkan penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di setiap daerah sebagai antisipasi tingginya kebutuhan masyarakat menjelang libur Nataru. Bulog diminta memastikan distribusi berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kondisi harga di daerah.

Dengan rangkaian langkah ini, pemerintah berharap stabilisasi harga tidak hanya bertahan pada akhir tahun, tetapi juga dapat memperkuat fondasi pasokan pangan nasional untuk menghadapi musim tanam berikutnya.***