Menkeu Setujui Permintaan DPR Tambah Minyak Goreng 2 Liter untuk Bansos

INSIBERNEWS - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengusulkan untuk menambah minyak goreng 2 liter dalam bantuan sosial (bansos) pangan beras 10 kg dari pemerintah.

Usai berkonsultasi dengan para pimpinan, Said menyebut bahwa bansos pangan 10 kg saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin.

“Kami barusan konsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said saat rapat kerja bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 September 2025.

Baca Juga: Geger! Pria Lansia Ditemukan Tewas di Kali Sentiong, Diduga Terpeleset Saat Sendirian

Sebelumnya, diungkapkan bahwa DPR ingin mengusulkan minyak goreng 5 liter, namun dengan pertimbangan harga per liternya, diputuskan untuk meminta 2 liter kepada pemerintah.

“Awalnya kami minta 5 liter per bulan, tapi kalau 5 liter nanti lebih mahal dari berasnya, kan begitu, tapi kalau Bapak mau 5 liter, saya yang seneng Pak,” imbuhnya pada Menkeu Purbaya.

Menkeu Sanggupi Permintaan Banggar DPR RI
Menkeu Purbaya setujui usulan DPR, ia menegaskan pemerintah sanggup untuk memberikan tambahan minyak goreng 2 liter dalam paket bansos pangan beras 10 kg.

“Kalau Bapak tambah 2 liter, saya pikir kami sanggup,” jawab Menkeu Purbaya.
Kesanggupan Purbaya tersebut berdasarkan pada anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang masih bisa disesuaikan untuk memenuhi tambahan bansos.

Baca Juga: Yurike Sanger, Istri Ke-7 Presiden Soekarno Tutup Usia di Amerika

Purbaya menyatakan bahwa pihaknya akan memonitor penyerapan dana di K/L, jika tidak terserap dengan baik sampai akhir tahun, uangnya akan diminta kembali ke negara.

Diketahui bansos pangan 10 kg ditargetkan akan diterima oleh 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan mulai berjalan pada Oktober hingga November 2025 dengan anggaran Rp7 triliun.