Mandat UNIFIL Berakhir, PBB Siap Tarik Pasukan Penjaga Perdamaian dari Lebanon

INSIBERNEWS - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya memutuskan untuk mengakhiri mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL.

Keputusan ini diambil lewat resolusi bulat pada Kamis (28/8/2025) setelah melalui perdebatan panjang dan tekanan politik, terutama dari Amerika Serikat dan Israel yang sejak lama menginginkan misi tersebut dihentikan.

Baca Juga: Kericuhan di Rumah Anggota DPR Ahmad Sahroni, Warga Rusak dan Menjarah Kediaman

Dalam resolusi itu, mandat UNIFIL masih diperpanjang untuk terakhir kalinya hingga 31 Desember 2026. Setelah tanggal tersebut, hampir 11.000 personel penjaga perdamaian yang kini ditempatkan di Lebanon selatan akan ditarik pulang secara bertahap dengan mekanisme yang disebut sebagai “penarikan tertib dan aman.”

Keputusan ini menjadi momen penting karena menandai berakhirnya salah satu misi perdamaian PBB yang paling lama berjalan. UNIFIL pertama kali dikerahkan pada tahun 1978 untuk mengawasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan.

Dalam perjalanannya, misi ini terus diperpanjang seiring ketegangan berkepanjangan antara Israel dan kelompok Hizbullah.

Baca Juga: Pertandingan Persita vs Semen Padang Ditunda Imbas Situasi Kamtibmas di Banten

Selama puluhan tahun, pasukan UNIFIL berperan sebagai penyangga yang relatif berhasil meredam konflik besar, meski tak jarang mereka mendapat kritik karena dinilai tidak mampu menghentikan serangan lintas batas maupun eskalasi militer.

Namun, bagi sebagian masyarakat Lebanon, keberadaan pasukan biru itu tetap dianggap sebagai faktor stabilitas yang menjaga situasi tidak semakin memburuk.

Baca Juga: Mauro Zijlstra Resmi Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia

Amerika Serikat menjadi salah satu pihak yang paling vokal mendesak penghentian misi ini. Sejak masa Presiden Donald Trump, Washington memangkas kontribusi dana dengan alasan efektivitas UNIFIL diragukan.

Pemerintah AS menilai pasukan PBB itu tidak cukup tegas menghadapi aktivitas Hizbullah yang dianggap sebagai ancaman utama bagi keamanan Israel.

Baca Juga: PLN Genjot Energi Panas Bumi di Bengkulu, Targetkan Tambah Kapasitas Listrik 220 MW

Penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, menegaskan sikap negaranya usai resolusi disahkan.