KPK Dalami Dugaan Korupsi DAK Mempawah, Eks Wakil Bupati Ikut Diperiksa

INSIBERNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik korupsi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Lembaga antirasuah itu tengah mengaitkan kasus korupsi yang menyeret Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat dengan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Transfer Daerah (TUD) untuk kabupaten tersebut.

Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK memanggil mantan Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana, untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat (22/8/2025).

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menelusuri lebih dalam bagaimana mekanisme pengusulan hingga pelaksanaan alokasi DAK yang diduga bermasalah.

Baca Juga: Polisi Tangkap Empat Otak di Balik Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank di Bekasi

“Yang bersangkutan hadir dan didalami terkait alur pengusulan dan pelaksanaan alokasi DAK TUD Kabupaten Mempawah,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

Meski demikian, Budi belum mau membocorkan apa saja jawaban Gusti saat dicecar penyidik. Ia hanya menegaskan bahwa keterangan mantan orang nomor dua di Mempawah itu sangat penting untuk merangkai kronologi dan memperkuat bukti dalam penyusunan berkas perkara.

Baca Juga: Vidi Aldiano Tetap Tampil Profesional Walaupun Kondisi Badan Kurang Sehat, Ia Menderita Kanker ginjal Sejak 2019

Menurut informasi, KPK sebenarnya sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, baik nama maupun inisial para tersangka masih disimpan rapat. Publik pun masih menunggu siapa saja yang akan diumumkan resmi oleh lembaga antirasuah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Kasus korupsi DAK ini disebut-sebut melibatkan permainan anggaran yang mestinya digunakan untuk pembangunan daerah. Dana yang seharusnya mengalir ke masyarakat lewat proyek infrastruktur, diduga justru dikorupsi melalui praktik mark up dan pengaturan proyek di Dinas PU.

Baca Juga: Ternyata Impor Naik 239 Persen, Kemenperin Tegur Asosiasi Tekstil yang Sempat Desak Perlindungan Industri

Banyak kalangan menilai, penelusuran KPK terhadap alokasi DAK Mempawah sangat penting. Pasalnya, dana transfer pusat ini kerap menjadi “lahan basah” bagi oknum pejabat daerah yang ingin memperkaya diri. Skema pengusulan dan pelaksanaan proyek yang tertutup seringkali memberi celah terjadinya praktik korupsi berjamaah.

Keterlibatan eks Wakil Bupati dalam pemeriksaan memperlihatkan bahwa kasus ini tidak sekadar berhenti di level pelaksana teknis, melainkan bisa menjalar ke pejabat politik. Publik pun menaruh harapan besar agar KPK benar-benar membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya.

Baca Juga: Eko Patrio Minta Maaf Soal Video Viral Parodi Sound Horeg : Enggak Ada Maksud Apa-Apa

Saat ini, KPK masih terus mengumpulkan keterangan saksi dan bukti tambahan. Tidak menutup kemungkinan, jumlah tersangka akan bertambah jika ditemukan aliran dana maupun keterlibatan pihak lain yang lebih luas.