Naikkan Pajak Sampai 250 Persen, Gubernur Jateng Minta Bupati Pati Evaluasi dan Dengarkan Suara Warga

INSIBERNEWS - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akhirnya angkat bicara soal kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati yang mencapai hingga 250 persen.

Ia meminta Bupati Pati, Sudewo, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah menimbulkan keresahan masyarakat tersebut.

Baca Juga: Jejak Uang Proyek Jalan Sumut: KPK Telusuri Aliran Dana ke Aparat dan Pejabat

"Perintah saya jelas, kebijakan ini harus dikaji ulang. Kalau memang perlu, turunkan saja tarifnya," tegas Luthfi saat menghadiri agenda di Kabupaten Purworejo, Kamis (7/8).

Kebijakan lonjakan tarif pajak ini rencananya akan mendapat respons dari warga melalui aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus mendatang. Gelombang protes masyarakat dinilai sebagai sinyal kuat bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami dan diterima warga.

Baca Juga: Prabowo Naikkan Tunjangan Dokter Spesialis di Daerah Terpencil, Capai Rp30 Juta per Bulan

Menurut Luthfi, penyebab utama kegaduhan ini adalah kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati kepada masyarakat. Ia menilai sosialisasi yang ada belum maksimal, bahkan bisa dibilang sangat minim, sehingga warga merasa terkejut dan dirugikan.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya evaluasi angka, tapi juga membangun kembali komunikasi yang sehat dan terbuka dengan masyarakat. Jangan sampai niat baik pemerintah justru berujung pada kegaduhan," ucapnya.

Baca Juga: Terbongkar Jaringan Adopsi Bayi Internasional: 43 Korban, 17 Sudah Dikirim ke Singapura

Luthfi juga menekankan pentingnya dialog dua arah yang melibatkan masyarakat secara aktif. Bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi mendengarkan juga keresahan dan masukan dari warga yang terdampak langsung.

"Kalau sudah ada hasil dari dialog tersebut, baru kemudian disosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat. Jadi publik tahu ke mana arah kebijakan ini dan bisa merasakan bahwa ini adalah kebijakan untuk mereka," lanjutnya.

Baca Juga: Digerebek Saat Nyabu di Kantor Kecamatan, PNS dan THL di Bangkalan Diamankan Polisi

Ia mengingatkan, setiap kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat seharusnya dirancang dengan pendekatan partisipatif, bukan sekadar hitung-hitungan fiskal di atas kertas. Transparansi, empati, dan kepekaan sosial harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Gubernur Luthfi berharap Pemkab Pati bisa segera merespons arahan tersebut dan mengambil langkah-langkah konkret dalam waktu dekat. Tujuannya jelas: agar kebijakan ini tidak menjadi pemicu konflik, melainkan jadi instrumen pembangunan yang adil dan berkelanjutan.***