Polemik Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Minta Polda Metro Jaya Gelar Perkara Khusus

INSIBERNEWS - Penyelidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu dan pencemaran nama baik yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini memasuki fase krusial.

Setelah memeriksa sejumlah saksi, penyidik dari Polda Metro Jaya turun langsung ke Solo untuk memeriksa Jokowi sebagai pelapor di Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah.

Baca Juga: AS Putuskan Cabut Lagi dari UNESCO, Gara-Gara Isu Palestina dan Israel

Pemeriksaan terhadap Jokowi ini menjadi langkah penting dalam rangkaian panjang penyidikan kasus yang sempat memancing perhatian publik.

Meskipun sejauh ini belum ada tersangka yang ditetapkan, pihak kepolisian memastikan proses masih berjalan dan akan terus dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi.

Baca Juga: Instagram Tambah Fitur Keamanan buat Akun Orang Tua dan Kreator Anak: Kiriman dan DM Kini Lebih Dilindungi

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap kliennya berjalan lancar.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, pihak kepolisian juga menyita sejumlah dokumen penting, termasuk ijazah SMA dan ijazah strata satu milik Jokowi, untuk dianalisis lebih lanjut.

"Pak Jokowi sudah diperiksa sebagai pelapor, dan memang saat ini masih dalam tahap awal penyidikan. Jadi wajar kalau belum ada penetapan tersangka," kata Yakup saat memberikan keterangan pada Rabu, 23 Juli 2025.

Baca Juga: Warga Malang Diimbau Mengungsi Saat Karnaval Sound Horeg, Pemdes: Demi Kenyamanan Bersama

Penyidik disebut telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan isu ini.

Selain dilakukan di Jakarta, pemeriksaan juga dilaksanakan di sejumlah daerah untuk memastikan keterangan yang dikumpulkan benar-benar utuh dan objektif.

Di sisi lain, pihak Roy Suryo Cs selaku terlapor tidak tinggal diam. Mereka justru mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menggelar perkara khusus terkait kasus ini.

Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan perkara berjalan transparan dan tidak menyisakan tanda tanya.