Subsidi Listrik 2026 Diusulkan Capai Rp104 Triliun, Fokus untuk Warga Tak Mampu dan Daerah 3T

INSIBERNEWS - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan alokasi subsidi listrik untuk tahun 2026 yang nilainya cukup signifikan, yakni antara Rp97,37 triliun hingga Rp104,97 triliun.

Subsidi ini rencananya akan disalurkan kepada 44,88 juta pelanggan, dengan prioritas utama rumah tangga miskin dan rentan.

Baca Juga: Tarif Ojol Bakal Naik? Kemenhub Finalisasi Aturan, Kenaikan Capai 15 Persen

Usulan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (30/6).

Ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan transisi energi yang tidak hanya efisien, tapi juga adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga: HYBE Bangun Anak Perusahaan di India, KPop Siap Menyatu dengan Budaya Bollywood?

“Subsidi ini menyasar mereka yang paling membutuhkan, sambil tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan,” ujar Jisman di hadapan para anggota dewan.

Dalam pemaparannya, Jisman juga menjelaskan sejumlah parameter makroekonomi yang dijadikan dasar perhitungan subsidi.

Misalnya, asumsi nilai tukar rupiah berada di rentang Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) di kisaran 60–80 dolar AS per barel, serta tingkat inflasi yang diperkirakan antara 1,5–3,5 persen.

Baca Juga: Soroti Insiden Juliana Marins, Menhut Sarankan Healing ke Mal: Naik Gunung Perlu Edukasi dan Persiapan

Target pelanggan subsidi mencakup kelompok rumah tangga dengan daya 450 volt-ampere (VA) dan 900 VA, serta pelaku usaha kecil dan sektor sosial.

Dari total 85,4 juta pelanggan rumah tangga, sekitar 24,75 juta pengguna daya 450 VA dan 10,49 juta pelanggan daya 900 VA tidak mampu menjadi penerima utama.

Baca Juga: Hari Bhayangkara ke-79 Digelar di Monas, Polisi Imbau Warga Hindari Ruas Sekitar Lokasi

Untuk mengurangi beban subsidi yang terus meningkat, Jisman mengatakan pemerintah akan terus mengelola biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Salah satunya adalah dengan menerapkan roadmap specific fuel consumption agar operasional pembangkit lebih hemat bahan bakar dan efisien.