Hadiri Halalbihalal, Bahlil Lahadalia Bahas Reshuffle Pengurus DPP Golkar

INSIBERNEWS - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberi sinyal kuat akan adanya perombakan di jajaran internal partainya. Hal ini disampaikan dalam suasana hangat acara halalbihalal yang digelar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu malam (16/4/2025).

Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan bahwa rotasi kepengurusan adalah bagian dari evaluasi yang wajar, bahkan perlu dilakukan tanpa harus menunggu waktu yang lama.

Baca Juga: Aspirasi Kader Menguat, Megawati Didukung Kembali untuk Pimpin PDIP

Bahlil menjelaskan bahwa dinamika dalam partai politik tidak jauh berbeda dengan kabinet pemerintahan. Jika ada kader atau pengurus yang dinilai kurang cocok dengan tugas yang diemban, maka perubahan bisa segera dilakukan.

Menurutnya, Partai Golkar adalah milik rakyat yang harus dijaga kualitas dan performanya.

"Nggak perlu tunggu satu atau dua tahun. Kalau ada yang nggak pas dengan tugasnya, ya kita ganti. Golkar ini aset bangsa, bukan milik segelintir orang," ucapnya di depan para kader.

Baca Juga: Tragedi Subuh di Surabaya, Ayah dan Anak Tewas Terjebak Api di Rumah Tiga Lantai

Lebih lanjut, Bahlil juga menyampaikan rencana rotasi terhadap kader yang menjabat di lembaga legislatif, termasuk di DPR. Ia sempat menyindir Ketua Komisi XI DPR, Mukhammad Misbakhun, yang menurutnya terlalu sibuk berlari-lari, secara harfiah maupun figuratif.

"Coba bilang sama Misbakhun, sekarang Golkar nggak butuh pelari. Kita butuh pemikir ekonomi yang siap sedia diminta pandangannya kapan pun di Jakarta," ujarnya setengah bercanda, namun sarat pesan tegas.

Baca Juga: Isu Rusia Mau Tempatkan Pesawat Tempur di Papua Dibantah Keras oleh Kemlu dan Kemhan RI

Pernyataan itu menjadi penekanan bahwa posisi di partai maupun lembaga publik bukanlah posisi yang diwariskan. Semua kader punya hak dan peluang yang sama untuk menunjukkan kapasitas dan berkontribusi.

Bahlil ingin membuka ruang kompetisi yang sehat di internal Golkar agar muncul rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap partai.

"Kalau semua dikasih ruang yang adil, mereka pasti akan lebih merasa punya tanggung jawab terhadap partai," imbuhnya.

Baca Juga: Pembangunan Tahap II IKN Resmi Dimulai, Rp48,8 Triliun Disiapkan untuk Wujudkan Kota Politik Baru