Pemerintah Didesak Perketat Pengawasan Impor Beras, Ada Dugaan Kecurangan!

INSIBERNEWS - Pemerintah Indonesia kembali mendapat sorotan terkait impor beras. Kali ini, desakan datang agar pengawasan dan perizinan impor diperketat guna mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan petani lokal dan konsumen.

Baca Juga: Kecelakaan Beruntun di Jalur Alternatif Puncak, Satu Pengendara Tewas

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengungkapkan bahwa dugaan praktik curang dalam impor beras harus diusut tuntas, terutama pada periode sebelum pemerintahan Prabowo Subianto.

Ia menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses impor yang dilakukan oleh pejabat terdahulu.

Baca Juga: Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Sopir Diduga Mengantuk, Satu Orang Tewas

“Bisa saja dugaan kecurangan dalam impor beras terjadi karena kebijakan di masa pemerintahan sebelumnya. Impor beras dalam jumlah besar, baik kategori medium maupun premium, terjadi pada era tersebut dan harus ditelusuri lebih jauh,” ujar Hari Purwanto, Sabtu (29/5/2025).

Baca Juga: Siap Tes DNA Anaknya dengan Ridwan Kamil, Sunan Kalijaga Beberkan Syarat yang Diminta Lisa Mariana: Kawal Saya untuk Tes DNA

Tak hanya itu, Hari juga menyoroti laporan dugaan markup dalam impor 2,2 juta ton beras yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,7 triliun. Bahkan, ada tambahan kerugian akibat demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Meski sudah ada laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kini kasus tersebut masih dalam tahap telaah tanpa perkembangan yang signifikan.

Baca Juga: Brutal! Pria Tak Dikenal Bacok Tiga Warga di Bandar Lampung, Satu Tewas, Pelaku Ditembak Polisi

Selain menyoroti aspek kebijakan dan dugaan korupsi, Hari juga mengungkapkan praktik manipulasi harga di lapangan. Ia menyebut sejumlah oknum pengusaha diduga mengganti label beras medium menjadi premium demi keuntungan yang lebih besar.

Jika praktik semacam ini dibiarkan, maka akan semakin merugikan masyarakat dan melemahkan daya saing petani lokal.

Baca Juga: Bill Gates Ramal AI Bakal Ganti Pekerjaan Guru dan Dokter dalam 10 Tahun Ke Depan.

Dengan berbagai temuan tersebut, desakan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan impor beras semakin menguat.