INSIBERNEWS - Myanmar, yang pernah merdeka pada 1948, mengalami kudeta militer pada tahun 1962, hanya 14 tahun setelah meraih kemerdekaan.
Saat itu, angkatan bersenjata Myanmar, yang dikenal dengan nama Tatmadaw, menggulingkan pemerintahan demokrasi sipil yang ada.
Alasan utama di balik kudeta ini adalah anggapan bahwa pemerintah sipil pada saat itu dinilai lemah dan tidak mampu mengatasi berbagai tantangan.
Baca Juga: Adakan Konferensi Pers, Sri Mulyani Tegaskan Tidak Jadi Mundur dari Kabinet Merah Putih?
Terutama dalam menghadapi konflik etnis yang berlarut-larut di Myanmar.
Dilansir INsibernews dari akun Instagram @ngomonginuang (19/3/2025), Tatmadaw mengambil alih kendali penuh atas negara dan menerapkan rezim otoriter.
Seluruh struktur kekuasaan militer di Myanmar dikuasai oleh angkatan bersenjata, dengan Tatmadaw yang menjadi penguasa utama.
Selain itu, militer juga mengendalikan seluruh sektor ekonomi Myanmar, yang mengarah pada ketergantungan negara terhadap militerisme.
Keputusan-keputusan ekonomi diambil oleh militer, yang berfokus pada keuntungan mereka sendiri.
Sementara kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara sering kali terabaikan.
Baca Juga: Israel Bombardir Gaza dengan Serangan Udara Terbesar, 404 Orang Terbunuh
Pada tahun 1988, ketidakpuasan terhadap pemerintahan militer memuncak.
Warga Myanmar turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran menentang rezim militer.
Artikel Terkait
Aliansi Perempuan Indonesia Tolak Revisi UU TNI, Singgung Kasus Pembunuhan Marsinah
Dinilai akan Memperkuat Kekerasan Terhadap Wanita, Aliansi Perempuan Indonesia Tolak Revisi UU TNI
Aliansi Perempuan Indonesia Nilai Revisi UU TNI Bisa Tingkatkan Impunitas Pelaku dan Ketidakadilan bagi Korban Kekerasan
Bergema Panggilan Darurat untuk Tolak Revisi UU TNI, Sebenarnya Apa Dampaknya?
Ramai Disebut pada Penolakan Revisi UU TNI, Sebenarnya Apa Itu Impunitas?