INSIBERNEWS - Presiden Prabowo Subianto meminta agar jajaran komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan dikurangi. Instruksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan bahwa posisi komisaris diisi oleh para profesional yang memiliki kompetensi tinggi.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/3/2025).
Baca Juga: Airlangga Hartarto: Devisa Hasil Ekspor Akan Perkuat Rupiah yang Melemah
Prabowo Ingin Komisaris BUMN Perbankan Lebih Profesional
Menurut Airlangga, Presiden Prabowo menekankan bahwa pengelolaan BUMN perbankan harus lebih efektif, salah satunya dengan memangkas jumlah komisaris yang dinilai terlalu banyak.
"Manajemen BUMN perbankan sekarang itu, memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," ujar Airlangga di kompleks Istana Negara, Jakarta.
Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa jajaran komisaris tidak hanya berjumlah ideal, tetapi juga memiliki latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan industri perbankan nasional.
Menurutnya, dengan jumlah komisaris yang lebih ramping dan diisi oleh para profesional, pasar akan merespons lebih positif terhadap manajemen perbankan di bawah naungan BUMN.
"Dengan demikian, market melihat baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik, karena baik dari direksi maupun komisarisnya jumlahnya tidak terlalu banyak dan lebih profesional," kata Airlangga.
Baca Juga: Mengapa Danantara Butuh WNA? Bahlil: Mereka Punya Pengalaman Kelola Aset Negara Kelas Dunia
Seberapa Banyak Pemangkasan yang Akan Dilakukan?
Meski demikian, Airlangga belum mengungkapkan secara rinci berapa jumlah komisaris yang akan dipangkas di setiap BUMN perbankan. Ia juga belum menyebutkan secara spesifik bank mana yang akan mengalami pengurangan jumlah komisaris terlebih dahulu.
Namun, ia memastikan bahwa struktur organisasi di sektor perbankan milik negara akan dibuat lebih efisien dibandingkan sebelumnya.
"Itu sesuai kebutuhan, tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas," lanjutnya.
Artikel Terkait
SMK 4 Tahun? Pemerintah Siapkan Lulusan yang Lebih Siap Kerja ke Luar Negeri dengan Sistem Pendidikan Baru
3 Juta Lebih Lulusan SMA SMK Menganggur! Ini Strategi Pemerintah Atasi Pengangguran Kaum Muda Gen Z
Menaker Yassierli: Anjloknya IHSG Tak Berdampak pada Ketenagakerjaan, Pemerintah Fokus Siapkan Skill Pekerja
iPhone 16 Series Resmi Rilis di Indonesia 11 April 2025! Ini Daftar Model & Fitur Terbarunya
Rasio KPR di Indonesia Masih Rendah, BI Soroti Kesenjangan Perumahan di Daerah Padat Penduduk
Dari Krisis 1998 ke 2025: BI Buktikan Fundamental Ekonomi RI Masih Kuat dan Bandingkan Ketahanan Ekonomi RI di Tengah Gejolak Pasar
Rosan Roeslani Larang Rangkap Jabatan, Tapi Dirinya Justru Pegang 2 Posisi Strategis - Ini Alasannya!
Danantara Indonesia Akan Tata Ulang Holding BUMN, Pilih BKI Sebagai Induk, Ini Kriteria Kesehatan Finansial yang Jadi Pertimbangan
Mengapa Danantara Butuh WNA? Bahlil: Mereka Punya Pengalaman Kelola Aset Negara Kelas Dunia
Airlangga Hartarto: Devisa Hasil Ekspor Akan Perkuat Rupiah yang Melemah