Rasio KPR di Indonesia Masih Rendah, BI Soroti Kesenjangan Perumahan di Daerah Padat Penduduk

INSIBERNEWS - Bank Indonesia (BI) mengakui bahwa rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Pulau Jawa. Kesenjangan hunian atau backlog masih menjadi permasalahan utama dalam sektor perumahan nasional.

Kesenjangan Hunian Masih Terlihat di Berbagai Wilayah

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI, Solikin M Juhro, menjelaskan bahwa kebutuhan akan perumahan masih belum terpenuhi di berbagai daerah. Hal ini terutama terjadi di wilayah dengan populasi besar, seperti Jawa dan Sumatra.

"Dari sisi di mana masih banyak yang belum terpenuhi, ya, ada backlog begitu di berbagai daerah. Kalau kita lihat di Sumatra, Jawa, yang banyak itu di Jawa, yang orangnya paling jauh," ujar Solikin dalam Taklimat Media di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/3/2025).

Sebaliknya, daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, seperti Papua dan beberapa wilayah di Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra), cenderung memiliki tingkat permintaan perumahan yang lebih rendah.

"Kalau di Bali Nusra, yang enggak ada itu di Papua, enggak ada, karena orangnya enggak banyak. (Sehingga) kalau kita lihat juga, sementara rasio KPR kita juga masih rendah," sambungnya.

 Baca Juga: Gubernur Jakarta Gratiskan PBB untuk Rumah di Bawah Rp2 Miliar, Ini Rinciannya

KPR Harus Seimbang dengan Stabilitas Keuangan

Meskipun rasio KPR masih rendah, BI menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan stabilitas sistem keuangan. Menurut Solikin, optimalisasi kredit perumahan tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

"Di dalam konteks kebijakan makroprudensial itu tadi saya katakan. Ya, kredit optimal diupayakan, tetapi dia jangan sampai memicu risiko instabilitas. Jadi, antara pertumbuhan intermediasi dan resiliensi harus seimbang," jelasnya.

Perbankan juga masih berhati-hati dalam menyalurkan KPR, terutama kepada calon debitur dengan riwayat keuangan yang kurang baik. Solikin menyebut bahwa faktor histori kredit sangat mempengaruhi keputusan bank dalam memberikan pinjaman.

"Ya karena inilah yang menjadikan bank-bank itu mau memberikan kredit. Kalau dia punya story, punya riwayat yang enggak bagus, risikonya besar, ya pasti dia akan mengerem itu," tuturnya.

 Baca Juga: KPK Sita Rumah di Yogyakarta, Diduga Hasil Korupsi Eks Gubernur Bengkulu

Dominasi KPR Tapak dan Tantangan Subsidi

BI juga mencatat bahwa mayoritas KPR yang tersalurkan masih didominasi oleh segmen rumah tapak, khususnya untuk kategori nonsubsidi. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan hunian pribadi yang tinggi di Indonesia, meskipun tantangan dalam penyediaan perumahan bersubsidi masih ada.

Solikin memastikan bahwa BI akan terus memonitor perkembangan sektor perumahan, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan kredit dan stabilitas ekonomi. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan rasio KPR di Indonesia dapat meningkat secara bertahap tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi nasional.