INSIBERNEWS - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) bertransformasi menjadi pusat politik nasional pada 2028.
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan ekosistem yang akan menunjang fungsi politik, termasuk membangun fasilitas legislatif dan yudikatif.
Baca Juga: Kabupaten Pekalongan Dilanda Longsor, 17 Meninggal Dunia dan 9 Orang Masih Hilang
“Bapak Presiden memiliki target agar pada 2028 IKN sudah menjadi ibu kota politik. Untuk itu, kami diminta menyelesaikan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif. Artinya, tidak hanya kantor, tetapi juga hunian dan infrastruktur pendukung lainnya,” jelas Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Selasa (21/1/2025).
Baca Juga: Tanggul Jebol di Grobogan Sebabkan Banjir Besar, Jalur Kereta Api Jakarta Surabaya Lumpuh
Basuki menyebutkan, meski desain dasar untuk kompleks legislatif dan yudikatif sebenarnya sudah pernah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Presiden Prabowo meminta desain tersebut ditinjau kembali agar lebih sesuai dengan visi terbaru.
“Dulu memang sudah ada basic design dari Kementerian PUPR, tapi Presiden meminta untuk dikaji ulang. Kami bersama Kementerian PU akan membentuk tim desain khusus agar rencana ini lebih matang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk memelihara infrastruktur yang telah rampung pada tahap awal pembangunan IKN.
Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk melanjutkan pengembangan fasilitas strategis lainnya.
“Anggaran ini telah disetujui oleh Bapak Presiden dan akan menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di IKN,” tambahnya.
Dengan target ambisius tersebut, tim dari OIKN dan Kementerian PUPR akan bekerja sama erat untuk memastikan seluruh rencana sesuai jadwal.
Baca Juga: Biodata Universitas Kuningan, Juara Universitas Terbaik di Kuningan Jawa Barat