INSIBERNEWS - Pemimpin gerakan Hamas, Sami Abu Zuhri, menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sengaja memperlambat pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Tuduhan ini muncul setelah kantor Netanyahu sebelumnya menuding Hamas melanggar beberapa poin kesepakatan yang telah dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.
Baca Juga: Usulan Cukai Rokok untuk Program Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani: Rp150 Triliun, Masalah Selesai
Netanyahu menyatakan pihaknya tidak akan menggelar rapat kabinet untuk mengesahkan isi kesepakatan gencatan senjata sampai mediator memastikan Hamas menyetujui semua detail perjanjian tersebut.
Namun, Abu Zuhri membantah keras tuduhan itu.
“Pernyataan itu tidak berdasar dan menunjukkan upaya Israel untuk memperlambat implementasi kesepakatan gencatan senjata,” katanya pada Kamis (16/1).
Baca Juga: Strategi Agar Kantin Sekolah Tetap Laris di Tengah Program Makan Bergizi Gratis
Kesepakatan gencatan senjata selama 42 hari ini diumumkan pada Rabu (15/1), bertujuan untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung lebih dari 15 bulan di Jalur Gaza.
Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 46 ribu warga Palestina dan memicu ketegangan regional, termasuk aksi saling serang antara Israel dan Iran serta ketegangan di Lebanon dan Yaman.
Baca Juga: DPD RI Beri Saran Soal MBG: Pakai Uang Koruptor untuk Program Makan Bergizi Gratis
Dalam tahap awal gencatan senjata, disepakati pertukaran sebagian tahanan, penarikan pasukan Israel ke perbatasan Gaza, dan distribusi bantuan kemanusiaan secara besar-besaran ke wilayah yang terdampak.
Meski demikian, tahap kedua dan ketiga dari kesepakatan ini masih belum diputuskan, sehingga menciptakan ketidakpastian mengenai pelaksanaannya.
Baca Juga: Kabar Gembira! Warga Palestina Bisa Kembali Pulang ke Rumah Karena Gencatan Senjata
Sementara itu, banyak pihak berharap kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk menghentikan kekerasan di Gaza.