INSIBERNEWS - Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin, kembali mengajukan usulan menarik kepada pemerintah. Kali ini, ia menyarankan agar dana hasil korupsi yang berhasil disita negara digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usulan ini muncul setelah sebelumnya Sultan mengundang perhatian publik dengan gagasannya menggunakan dana zakat untuk tujuan serupa.
Baca Juga: Kabar Gembira! Warga Palestina Bisa Kembali Pulang ke Rumah Karena Gencatan Senjata
Menurut Sultan, langkah ini bukan hanya solusi kreatif untuk memperkuat pendanaan program MBG, tetapi juga bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat kecil.
“Saya rasa uang yang selama ini dikemplang oleh para koruptor, apalagi yang disimpan di luar negeri, sebaiknya dimanfaatkan untuk membantu rakyat. Ini akan jadi langkah nyata pemerintah dalam membela kepentingan masyarakat kecil,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/1/2025).
Baca Juga: Berencana Legalkan Judi dan Kasino, Seberapa Besar Dampaknya pada Ekonomi Thailand
Sultan menambahkan, jika Presiden Prabowo Subianto bisa merealisasikan gagasan ini, akan muncul dukungan besar dari rakyat.
Ia bahkan membayangkan presiden bisa dianggap sebagai “Robin Hood” modern yang membela kepentingan kaum kecil dengan mengambil dari mereka yang mencuri hak rakyat.
“Ini bukan soal sensasi, tapi langkah konkret untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegas Sultan.
Baca Juga: Wow! Pemerintah Thailand Akan Legalkan Judi dan Kasino Demi Dorong Ekonomi
Program Makan Bergizi Gratis, menurut Sultan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, terutama anak-anak.
Program ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengurangan angka gizi buruk, tetapi juga mendukung pembangunan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan. Oleh karena itu, Sultan yakin bahwa langkah strategis seperti ini akan mendapat tempat di hati rakyat.
Baca Juga: Jepang Alami Over Tourism Akibat Mata Uang Yen Lemah, Simak Rekomendasi Spot yang Sepi
Meski begitu, Sultan menyadari bahwa gagasan ini bukan tanpa tantangan. Ia berharap pemerintah mampu memanfaatkan kekuatan hukum untuk memulangkan dan menggunakan dana hasil korupsi yang selama ini berada di luar negeri.