news

Kim Jong Un Larang Warganya Makan Hotdog, Simbol Penolakan Budaya Barat di Korea Utara

Selasa, 7 Januari 2025 | 11:34 WIB
Kim Jong-un - Presiden Korea Utara (Foto : KCNA/YNA/dpa)

INSIBERNEWS - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan melarang warganya untuk mengonsumsi atau menjual hotdog.

Makanan yang identik dengan budaya Barat ini kini dianggap sebagai simbol pengkhianatan di negara tersebut.

Baca Juga: Waketum PAN Minta Publik Jangan Berpolemik Soal Pemecatan Shin Tae Yong

Siapa pun yang melanggar aturan ini terancam hukuman berat, termasuk dikirim ke kamp kerja paksa, sebagaimana dilaporkan oleh The Sun Daily pada Selasa, 7 Januari 2024.

Larangan ini telah berdampak luas pada kuliner lokal, termasuk penghentian penjualan budae-jjigae di pasar-pasar Korea Utara. Hidangan semur pedas ini merupakan warisan kuliner yang tercipta dari pengaruh Perang Korea, memadukan bahan-bahan seperti daging olahan dan hotdog dengan bumbu khas Korea.

Baca Juga: Mayat Bocah di Tambun Selatan Ditemukan Terbungkus Sarung, Polisi Dalami Kasus

Awalnya, budae-jjigae lahir dari kreativitas warga yang memanfaatkan ransum militer Amerika Serikat di masa sulit. Namun kini, hidangan itu dianggap sebagai produk budaya Barat yang tidak lagi diterima.

Baca Juga: Nepal Diguncang Gempa Dahsyat 7,1 Magnitudo, Getaran Terasa Hingga India

Kebijakan tersebut mencerminkan sikap tegas Pyongyang dalam melawan apa yang disebut sebagai "invasi budaya Barat."

Kim Jong Un terus memperketat kontrol terhadap pengaruh asing di negaranya, menganggapnya sebagai ancaman terhadap ideologi sosialis Korea Utara.

Larangan ini menjadi bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menjaga kemurnian budaya Korea Utara dari infiltrasi gaya hidup asing.

Baca Juga: Indonesia Resmi Gabung BRICS: Babak Baru Ekonomi Global untuk Negeri Maritim

Selain itu, Kim Jong Un juga baru-baru ini mengeluarkan aturan keras terkait perceraian. Pasangan yang memilih untuk berpisah akan dikenakan hukuman kerja paksa selama enam bulan.

Langkah ini diambil dengan alasan bahwa perceraian adalah tindakan "anti-sosialis" yang mengancam nilai-nilai kebersamaan yang dipegang teguh oleh masyarakat Korea Utara.

Halaman:

Tags

Terkini