INSIBERNEWS - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi, menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang memainkan drama politik terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Menurutnya, langkah PDIP yang menyudutkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal kebijakan ini terlihat seperti upaya mencari simpati publik.
Baca Juga: Rilis Januari Mendatang! Song Hye Kyo Bakal jadi Biarawati di Film Horor Dark Nuns
Rofiqi menyebut, narasi yang dibangun PDIP terkesan memprovokasi publik dengan menyebut kenaikan tarif PPN sebagai bukti ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat kecil.
"PDIP sekarang seperti lupa bahwa jejak digital terkait kebijakan ini masih ada. Dulu mereka yang mengusulkan, sekarang malah menolak. Ini kan seperti lempar batu sembunyi tangan," ujar Rofiqi dalam keterangannya.
Baca Juga: PPN pada Transaksi QRIS: Beban Ditanggung Merchant, Customer Tetap Nyaman
Politikus asal Kalimantan Selatan ini juga mengingatkan bahwa keputusan menaikkan tarif PPN merupakan kebijakan berkesinambungan yang dirancang sejak periode pemerintahan sebelumnya.
Ia mengungkapkan bahwa Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan kebijakan ini justru berasal dari PDIP.
"Kalau sekarang mereka minta dibatalkan, apa mereka sudah lupa peran mereka sendiri? Ini jelas langkah pencitraan," tambahnya.
Baca Juga: BRI Melayani Kebutuhan Nasabah dengan Buka Layanan Operasional Terbatas Periode Libur Nataru
Menurut Rofiqi, manuver politik semacam ini seharusnya tidak dilakukan karena hanya akan memperkeruh suasana dan membingungkan masyarakat.
Ia menyarankan agar semua pihak, termasuk PDIP, bersikap lebih bijak dan tidak menjadikan kebijakan pajak sebagai bahan permainan politik.
"Kebijakan ini untuk kepentingan negara, bukan untuk dijadikan komoditas politik," tegasnya.
Baca Juga: Tragis Jelang Nataru, Tukang Bubur di Purwakarta Tewas Ditabrak Motor