INSIBERNEWS, Jakarta – Anggota Holding Ultra Mikro PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendukung Menteri BUMN Erick Thohir dalam meningkatkan daya saing UMKM.
Pada akhir November 2024 lalu, Erick Thohir sempat mengungkap telah sepakat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan jumlah produk UMKM yang memenuhi standar BPOM.
Hal itu bertujuan untuk mengandalkan tiga langkah strategis yaitu memaksimalkan ekosistem pasar digital (PaDi) UMKM, pemanfaatan database program PNM Mekaar dan digitalisasi sinergitas guna konsolidasi database.
Baca Juga: Bung Towel Tidak Setuju Piala AFF Disebut Piala Ciki, Begini Alasannya
“Program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi. Nanti program berikutnya, tadi disampaikan, kita bisa memilih ada program PNM Mekaar, yaitu ibu-ibu di desa-desa yang menempat pinjaman Rp 1-5 juta yang jumlahnya 21,2 juta,” jelas Erick Thohir.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa program sertifikasi BPOM ini selaras dengan upaya BRI dalam pemberdayaan yang menjadi salah satu kunci meningkatkan potensi dan kapasitas pelaku UMKM di Indonesia.
Mengingat UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
"Konsep pemberdayaan kami sungguh komprehensif dan terukur, serta dapat dimonitor dengan baik," ujar Supari.
Baca Juga: Buat Heboh Penggemar, Winter Aespa dan Jungwon Enhypen Diduga Berkencan!
Dalam hal ini, BRI menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui tiga fase, yakni fase dasar, integrasi dan interkoneksi. Di fase dasar, BRI melakukan mapping UMKM dengan sistem self-assessment naik kelas dengan menggunakan indikator yang sudah difasilitasi oleh BRI.
Selanjutnya dalam fase integrasi, BRI mengintegrasikan sistem dan database dengan kementerian/lembaga terkait sehingga menjadi data center UMKM.
Terakhir, BRI melakukan integrasi antara sistem dan database milik Perseroan, kementerian/lembaga terkait serta koneksi dengan instansi eksternal terkait perizinan, sertifikasi halal, UMKM ekspor.