INSIBERNEWS - Invasi militer yang dilakukan Israel ke wilayah Suriah setelah jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad telah memicu kecaman luas dari negara-negara Arab.
Mesir, Yordania, Qatar, dan Arab Saudi secara tegas menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kedaulatan negara.
Langkah Israel ini bermula setelah pasukan oposisi berhasil merebut ibu kota Damaskus, memaksa Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia.
Dalam kekosongan kekuasaan tersebut, Israel memanfaatkan situasi dengan mengirim pasukan dan tanknya melintasi zona penyangga di Dataran Tinggi Golan yang selama ini menjadi area demiliterisasi berdasarkan perjanjian tahun 1974.
Baca Juga: Pj Bupati Purwakarta Buka Resmi Acara Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 2024
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pernyataan videonya, menegaskan bahwa perjanjian tersebut kini tidak lagi berlaku setelah posisi militer Suriah ditinggalkan.
Menurut Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, operasi ini bertujuan untuk menciptakan "zona keamanan baru" yang steril dari keberadaan senjata berat maupun aktivitas teroris.
Baca Juga: Prabowo Siapkan Langkah Besar: IKN Jadi Ibu Kota Politik Mulai 2028
Namun, banyak pihak menilai bahwa langkah ini lebih merupakan upaya Israel untuk memperluas kendali teritorialnya di tengah kekacauan politik di Suriah.
Negara-negara Arab secara kolektif mengecam keras langkah Israel tersebut. Dalam pernyataan bersama, mereka menegaskan bahwa pendudukan militer di wilayah Suriah adalah tindakan ilegal yang mengancam stabilitas regional.
Baca Juga: Drone Houthi Serang Kota Yavne, Israel: Iron Dome Gagal Deteksi
Qatar menyebutnya sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah,” sementara Mesir dan Yordania mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan tegas.
Tindakan Israel ini tidak hanya meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, tetapi juga membuka babak baru dalam konflik geopolitik di kawasan tersebut.