INSIBERNEWS - Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Seok Yeol mengumumkan darurat Militer di negaranya pada hari Selasa (3/12/2024).
Melalui pidatonya Presiden Korsel itu menuding pihak oposisi tengah melakukan kegiatan "anti-negara dan merencanakan pemberontakan".
Keputusan untuk mengumumkan darurat militer tersebut muncul setelah Partai Demokrat Korea mengajukan rancangan undang-undang anggaran yang diperkecil ke parlemen dan pemakzulan terhadap auditor negara dan kepala jasa penuntut.
Baca Juga: Propam Polda Ungkap Penembakan Anggota Polisi pada Siswa SMK Tidak Terkait Tawuran
Secara singkat, Yoon Seok Yeol menyebut semua yang dilakukan Partai Demokrat Korea menjadikan Keuangan Nasional Republik Korea seperti sebuah lelucon.
Partai Demokrat melanggengkan kediktatoran legislatif yang hanya menggunakan anggaran sebagai alat pertikaian politik yang tidak segan-segan memakzulkan RUU Anggaran yang telah disepakati.
Menurutnya, Ini jelas merupakan tindakan anti-negara yang menginjak-injak tatanan konstitusional Republik Korea yang bebas dan merencanakan perang saudara dengan mengganggu lembaga-lembaga negara yang sah berdasarkan Konstitusi dan hukum.
Baca Juga: Paling Ampuh! 10 Ramuan Minuman Herbal Alami Hilangkan Lemak Tubuh yang Membandel
"Kini DPR Korea Selatan kita telah menjadi sarang kelompok kriminal, melumpuhkan sistem administrasi peradilan dan berupaya menggulingkan sistem demokrasi liberal melalui kediktatoran legislatif," pungkasnya.
Masih dalam pidato yang sama, Presiden Korsel ini mengungkap dengan darurat militer, Ia akan membangun kembali dan melindungi Republik Korea Selatan yang merdeka yang sedang jatuh ke dalam jurang kehancuran.
"Saya mendeklarasikan darurat militer untuk melindungi Republik Korea Selatan dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk memberantas kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu yang menjarah kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita sekaligus, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas," ungkapnya.
Setelah pemberlakuan darurat militer diumumkan, Gedung DPR Korea Selatan saat ini ditutup dan tidak bisa diakses publik.
Sementara itu, Ketua Partai Demokrat, Lee Jae Myung, meminta masyarakat Korea untuk sekarang juga turun ke jalan dan mempertahankan demokrasi.