INSIBERNEWS - Filipina kembali diguncang dengan dinamika politik yang dramatis. Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, secara terbuka mengancam akan menghabisi Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. dalam sebuah konferensi pers yang digelar Sabtu, 23/11/2024.
Pernyataan kontroversial tersebut langsung memicu kegemparan di kalangan masyarakat dan memicu respons serius dari pihak keamanan negara.
Dalam pernyataannya, Sara Duterte mengungkap telah menghubungi seorang pembunuh bayaran dengan instruksi spesifik.
"Saya bilang, jika saya dibunuh, habisi (Presiden) Marcos, (Ibu Negara) Liza Araneta, dan (Ketua DPR) Martin Romualdez. Tidak main-main,"
tegas Sara dalam konferensi tersebut, sebagaimana dikutip oleh Reuters.
Pernyataan ini muncul setelah beberapa warganet menyampaikan kekhawatiran atas keselamatan Sara, yang disebut berada di wilayah yang dianggap bermusuhan.
Namun, hingga kini, Sara tidak memberikan bukti konkret terkait ancaman terhadap dirinya.
Baca Juga: Vonis Bebas Guru Honorer Supriyani Bertepatan dengan Hari Guru: Kisah Pilu Berakhir Manis
Tanggapan Cepat Keamanan Nasional
Ancaman ini langsung ditanggapi serius oleh Komando Keamanan Presiden (PSG).
Mereka menyatakan akan meningkatkan perlindungan terhadap Presiden Marcos, termasuk anggota keluarganya dan Ketua DPR Martin Romualdez.
Penasihat Keamanan Nasional, Eduardo Ano, menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan intelijen untuk menyelidiki ancaman ini.
"Ini adalah isu keamanan nasional yang tidak bisa dianggap remeh," ujar Ano dalam sebuah pernyataan resmi.
Baca Juga: 10 Rekomendasi GoPro Action Camera Terbaik untuk Rider Motovlog Touring Motor dan Mobil
Dampak Terhadap Stabilitas Filipina
Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga internasional.
Ancaman terhadap kepala negara oleh pejabat tinggi pemerintahan bisa menciptakan ketidakstabilan politik yang berdampak luas, termasuk pada ekonomi dan keamanan regional.
Para analis politik memperingatkan bahwa tindakan Sara Duterte, jika tidak ditangani dengan baik, dapat memperdalam perpecahan di pemerintahan dan memperburuk kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional.