INSIBERNEWS - Jerman saat ini tengah dihadapkan pada situasi politik yang genting setelah koalisi pemerintahan Kanselir Olaf Scholz resmi runtuh.
Negara Eropa ini berpotensi menggelar pemilu lebih awal, yang sebelumnya dijadwalkan pada September 2025, namun kini bisa dimajukan hingga Maret jika Scholz gagal dalam menghadapi mosi tidak percaya.
Baca Juga: Kemendag Bongkar Penyelundupan 90 Ribu Rol Kain Tekstil Ilegal Asal China Senilai Rp90 Miliar
Krisis ini dipicu setelah Partai Demokrat Bebas (FDP) menarik diri dari koalisi pemerintahan yang dipimpin Scholz.
Keputusan FDP untuk keluar menyebabkan komposisi parlemen yang dimiliki koalisi menjadi tidak lagi mayoritas, sehingga pemerintahan kini hanya menguasai 44 persen kursi.
Imbas dari keluarnya FDP, Scholz juga mengambil langkah tegas dengan memecat Menteri Keuangan Christian Lindner, yang merupakan figur penting dari partai tersebut.
Baca Juga: Eks Menko Polhukam Mahfud MD Soroti 3 Hal Berikut Soal Kepemimpinan Presiden Prabowo
Dalam beberapa bulan ke depan, Scholz harus menghadapi mosi tidak percaya yang akan diajukan pada Januari.
Jika mosi ini disetujui parlemen, Jerman kemungkinan akan segera mengadakan pemilihan umum pada bulan Maret, jauh lebih awal dari jadwal semula.
Dalam keterangannya kepada pers, Scholz menyebut bahwa keputusan anggota parlemen terkait mosi nanti akan menjadi penentu apakah pemilu lebih awal akan dilakukan atau tidak.
Untuk mempertahankan pemerintahannya, Scholz masih punya satu langkah penting: berupaya menarik Partai Uni Demokratik Kristen (CDU) untuk masuk ke dalam koalisinya.
CDU, yang selama ini merupakan partai oposisi utama, diharapkan dapat membantu Scholz memperoleh kembali mayoritas di parlemen.
Dalam upayanya merekrut CDU, Scholz menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dalam berbagai isu penting yang dianggap krusial bagi masa depan Jerman.