Selain itu, kebijakan fiskal seringkali memiliki dampak langsung pada sektor-sektor lain,
dan keterlibatan langsung Presiden bisa jadi adalah cara memperkuat pengawasan serta memastikan kebijakan yang komprehensif dan efektif.
Perbandingan dengan Era Pemerintahan Sebelumnya
Di era Presiden Joko Widodo, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian bersama kementerian lain,
seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Sementara kini, pemerintahan Prabowo melakukan perubahan besar dengan menempatkan Kementerian Pertanian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan,
ATR/BPN di bawah Kemenko Infrastruktur, dan Kementerian Koperasi dan UKM di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas 2025-2029! Apa yang Jadi Kendalanya?
Apa Keuntungannya?
Langkah ini berpotensi memberi beberapa keuntungan strategis, seperti:
- Efisiensi Koordinasi: Tanpa harus melalui Kemenko Perekonomian, Kemenkeu bisa langsung mengomunikasikan kebijakan keuangan ke presiden. Ini bisa mempercepat pengambilan keputusan di sektor keuangan.
- Fokus Lebih Terarah: Presiden bisa memberikan arahan langsung, dan Kemenkeu bisa fokus penuh pada prioritas yang ditetapkan Presiden.
- Kebijakan Lebih Sinkron: Mengingat pentingnya keuangan negara, arahan langsung dari Presiden dapat menjamin sinkronisasi kebijakan keuangan dengan visi pemerintahan secara keseluruhan.
Apa Artinya bagi Masyarakat?
Bagi masyarakat, perubahan ini diharapkan membawa angin segar dalam bentuk kebijakan keuangan yang lebih efektif dan cepat direalisasikan.
Masyarakat bisa berharap bahwa anggaran dan program-program yang menyentuh kehidupan sehari-hari,