INSIBERNEWS - Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, telah mengecam keras serangan udara Israel yang menargetkan gedung pemerintah di selatan Nabatieh, yang mengakibatkan kematian wali kota setempat, Ahmad Kahil, beserta 15 orang lainnya.
Dalam pernyataannya, Hennis-Plasschaert menyebut insiden ini sebagai "mengkhawatirkan," menekankan bahwa setiap pelanggaran hukum humaniter internasional adalah hal yang tidak dapat diterima.
Gubernur Nabatieh, Howaida Turk, memberikan rincian lebih lanjut tentang tragedi tersebut, mengungkapkan bahwa di antara korban tewas, setidaknya lima orang adalah staf pemerintah kota yang sedang berupaya mengoordinasikan bantuan untuk warga sipil di wilayah yang terkena dampak.
Ini menunjukkan betapa seriusnya situasi kemanusiaan di daerah tersebut, di tengah konflik yang berkepanjangan.
Baca Juga: Siapa Sultan Bachtiar Najmudin? Ini Profil Calon Kuat Menteri Prabowo Subianto
Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, juga angkat bicara, mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan yang "sengaja" menargetkan rapat dewan.
Pernyataan ini menambah ketegangan di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keselamatan infrastruktur dan stabilitas negara setelah dua minggu eskalasi konflik yang terus berlangsung.
Baca Juga: Prabowo akan Ciptakan Kabinet Gemuk dengan Menambah Kementerian Baru, Jadi Boros Anggaran?
Juru bicara militer Israel, dalam tanggapannya, mengklaim bahwa serangan tersebut ditujukan kepada berbagai target milik Hizbullah, termasuk penghancuran terowongan yang digunakan oleh kelompok yang didukung Iran itu.
Namun, pernyataan ini tidak mengurangi keprihatinan internasional terhadap dampak serangan yang menyasar gedung-gedung pemerintahan.
Baca Juga: Politisi Gerindra Supratman Andi Dikabarkan Jadi Calon Menteri Prabowo, Ini Biodata Singkatnya
Serangan yang terjadi pada Rabu, 16 Oktober 2024, menjadi yang paling signifikan terhadap gedung negara Lebanon sejak konflik terbaru dimulai.
Kejadian ini tidak hanya menambah daftar panjang penderitaan bagi rakyat Lebanon, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan masa depan infrastruktur di negara yang sudah terpuruk oleh krisis berkepanjangan ini.