INSIBERNEWS - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) memulai Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia pada (7/10/2024), sebagai bentuk protes atas masalah kesejahteraan yang telah berlarut-larut.
Mereka menuntut perhatian terhadap gaji dan tunjangan yang tak kunjung naik selama 12 tahun, sejak diterapkannya PP No. 94 Tahun 2012.
Baca Juga: Janji Bakal Naikan Gaji Hakim Di Indonesia, Prabowo : Sabar, Sudah Saya Rencanakan
Selain gaji yang stagnan, para hakim menghadapi beban kerja yang terus meningkat. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) tahun 2023, jumlah hakim tingkat pertama di Indonesia hanya mencapai 6.069 orang yang harus menangani 2.845.784 perkara. Kondisi ini dianggap sangat berat, dan berimbas pada kesehatan mental para hakim.
Baca Juga: Tuntut Gaji Naik, Ternyata Hakim di Indonesia Miliki Kesehatan Mental dan Harapan Hidup Buruk!
"Tekanan kerja yang tinggi memengaruhi kesehatan mental kami. Banyak teman-teman hakim yang terpaksa berkonsultasi dengan psikolog dan bahkan mengonsumsi obat penenang," ungkap salah satu hakim dalam pertemuan audiensi di Jakarta.
Ancaman keamanan juga menjadi sorotan dalam tuntutan para hakim. Sejumlah hakim kerap mendapat ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mereka tangani.
Baca Juga: Ini Link Streaming Yordania vs Korea Selatan, Siapa yang Bakal Kuasai Grup B?
Menurut data SHI, setidaknya 18 hakim aktif meninggal dunia dalam periode Januari hingga September 2024, menunjukkan adanya risiko yang nyata terkait keamanan mereka.
Sebagai respons terhadap isu yang mereka hadapi, sebanyak 148 hakim berkumpul di Jakarta selama masa cuti massal. Mereka melakukan audiensi dengan berbagai pihak, termasuk bertemu dengan para jurnalis untuk menyampaikan keluh kesah mereka secara langsung.
Baca Juga: Miris! Ada Hakim Terjerat Pinjol Gegara Pengen Pulang Kampung
Pada Rabu, 9 Oktober 2024, sekelompok hakim mengunjungi kantor media untuk menceritakan kondisi yang dihadapi.
Para hakim ini menunjukkan sikap berani dalam memperjuangkan hak mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mereka berharap pemerintah dapat mendengarkan tuntutan mereka dan segera mengambil langkah perbaikan, agar kesejahteraan dan keselamatan para hakim di seluruh Indonesia lebih terjamin.