INSIBERNEWS — Polemik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum beroperasi atau mengalami penghentian sementara mendapat sorotan dari CEO Promedia Group sekaligus pengamat kebijakan publik, Agus Sulistriyono.
Agus menilai pelaku usaha yang masuk dalam ekosistem MBG harus memahami bahwa setiap investasi memiliki risiko. Menurutnya, pengusaha tidak seharusnya hanya mengharapkan keuntungan, tetapi kemudian meminta pemerintah bertanggung jawab ketika investasi yang dilakukan mengalami kerugian.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus menyikapi audiensi sejumlah perwakilan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pimpinan DPR pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Baca Juga: Hasil UEFA Nations League: Inggris Bikin Kroasia Tak Berkutik, Spanyol Sempurna di Grup A3
Dalam pertemuan itu, para mitra menyampaikan keluhan mengenai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendapatkan aktivasi maupun yang operasionalnya dihentikan sementara. Kondisi tersebut disebut membuat sebagian investor tetap harus menghadapi kewajiban pembayaran pinjaman.
Agus mengingatkan bahwa keputusan berinvestasi merupakan bagian dari risiko bisnis.
“Jangan jadi pengusaha kalau mau untungnya saja, lalu mengadu ke sana ke mari ketika rugi. Bisnis bukan hanya soal menerima laba, tetapi juga keberanian menanggung risiko,” kata Agus.
Baca Juga: Ancaman Banjir Rob Hantui Pesisir Jawa Timur, BMKG Minta Warga Waspada Saat Malam Hari
Menurut Agus, persoalan dapur MBG yang tidak berjalan tidak cukup diselesaikan dengan meminta pemerintah mengembalikan modal. Ia meminta seluruh proses investasi ditelusuri, termasuk pihak yang menawarkan kerja sama hingga aliran dana yang telah dibayarkan.
Ia mempertanyakan siapa yang sebelumnya memberikan janji mengenai kepastian operasional dapur, kepada siapa uang disetorkan, serta apakah seluruh kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian resmi.
“Kalau percaya broker yang menjual janji dapur pasti jalan, periksa brokernya. Kalau uang disetor ke yayasan, buka aliran uangnya. Jangan pihak yang menerima uang menghilang dari pembahasan, sementara pemerintah dijadikan sasaran seluruh kemarahan,” ujarnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Ungkap Tugas Wantimpres Prabowo: Olah Persepsi Publik hingga Pantau Politik
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono telah menegaskan bahwa proses aktivasi SPPG dilakukan melalui sistem dan database resmi BGN.
BGN juga menyatakan tidak memberikan kewenangan kepada asosiasi ataupun individu tertentu untuk menjadi perantara aktivasi, apalagi menjanjikan sebuah dapur dapat beroperasi dengan mengatasnamakan lembaga tersebut.