INSIBERNEWS - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang seharusnya penuh sukacita justru diwarnai dengan kabar kurang sedap dari sektor ekonomi riil.
Berdasarkan rilis data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia (BI) tepat pada Senin (17/8/2026), grafik mayoritas harga kebutuhan pokok masyarakat justru menunjukkan tren menanjak yang cukup signifikan.
Lonjakan harga tersebut menyasar hampir seluruh komoditas dapur yang menjadi urat nadi konsumsi rumah tangga sehari-hari.
Mulai dari beras yang menjadi makanan pokok, aneka bumbu seperti bawang dan cabai, hingga sumber protein layaknya telur ayam serta minyak goreng, seluruhnya kompak mengalami kenaikan harga di berbagai pasar tradisional.
Baca Juga: Ardhito Pramono Gugat Sony Music soal Royalti, PN Jakarta Pusat Pastikan Perkara Terdaftar
Merespons fenomena lonjakan harga yang berpotensi menguras kantong masyarakat tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso atau yang akrab disapa Busan akhirnya angkat bicara.
Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus memelototi pergerakan harga bahan pokok di seluruh pelosok negeri secara ketat melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Busan memaparkan bahwa jika ditarik rata-rata secara rasio nasional, banderol sejumlah komoditas pangan esensial itu sejatinya masih menempel ketat dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Namun, ia tak menampik adanya disparitas atau ketimpangan harga yang terlampau curam di beberapa daerah tertentu.
Biang keladi dari melonjaknya harga di sejumlah daerah tersebut, menurut penelusuran Kementerian Perdagangan, tidak lain adalah persoalan kendala logistik dan rantai pasok.
Jauhnya rentang kendali dari sentra produksi menuju wilayah pelosok kerap kali membuat ongkos angkut membengkak drastis yang pada akhirnya dibebankan langsung kepada konsumen.
"Gini ya, jadi coba cek di SP2KP. Kemarin kan, misalnya begini, kayak telur, telur itu sekarang harga rata-rata nasional itu Rp26 ribu, memang ada yang tinggi," ujar Mendag Busan saat ditemui di ruang kerjanya di Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Ke depannya, pemerintah kini tengah mengebut upaya kolaboratif untuk segera mengurai benang kusut hambatan distribusi pangan antarwilayah ini.
Stabilitas harga sembako mutlak menjadi prioritas utama negara agar seluruh elemen masyarakat dapat merasakan kesejahteraan secara utuh tanpa terus-terusan dibayangi kecemasan akan urusan dapur.***