INSIBERNEWS - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasannya dalam memberantas praktik mafia pertambangan.
Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Kepala Negara membeberkan pencapaian pemerintah yang telah memberangus ribuan titik tambang timah tak berizin di Kepulauan Bangka Belitung.
Langkah berani ini diambil pemerintah sejak akhir tahun 2025 demi menyelamatkan kekayaan alam negara dari eksploitasi pihak yang tidak bertanggung jawab.
Di hadapan ratusan wakil rakyat yang hadir, Prabowo menyampaikan laporan penindakan tersebut dengan nada yang sangat lugas.
"Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung," ungkap Presiden Prabowo.
Menyadari besarnya skala operasi pertambangan gelap tersebut, Presiden merasa ada hal yang tidak masuk akal jika aktivitas masif itu luput dari pantauan aparat penegak hukum di daerah.
Oleh sebab itu, ia memberikan instruksi tajam kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera turun gunung melakukan investigasi menyeluruh.
Kecurigaan mengenai adanya oknum pelindung atau bekingan aparat di balik mulusnya operasional tambang ilegal ini tak ditutupi oleh Prabowo. Ia melontarkan sindiran keras kepada jajaran petinggi keamanan wilayah yang seolah menutup mata terhadap perampokan kekayaan negara tersebut.
"Masa ada 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu," ujar Kepala Negara dengan nada penuh tanda tanya.
Baca Juga: Buntut 269 Pelajar Berastagi Keracunan Makan Siang, Kepala BGN Langsung Copot Pimpinan Dapur
Berdiri mempresentasikan mandat dari seluruh rakyat Indonesia, Presiden menegaskan bahwa pembersihan institusi aparat dari oknum nakal adalah kewajiban mutlak.
Menurutnya, komandan yang baik dan bermartabat adalah pemimpin yang memiliki keberanian untuk menertibkan barisannya sendiri tanpa pandang bulu, betapapun beratnya keputusan tersebut secara emosional.
Sebagai sosok purnawirawan militer, Prabowo mengaku sangat memahami dilema batin ketika seorang pimpinan harus menjatuhkan hukuman kepada bawahan yang disayangi atau punya riwayat karier cemerlang. Kendati demikian, penegakan hukum harus tetap ditegakkan demi keadilan.
"Kadang-kadang kita sedih anak buah yang kita sayang, yang baru kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi, demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan," tegasnya.
Menutup arahannya dalam sidang kenegaraan bersejarah tersebut, Presiden kembali mengingatkan bahwa seluruh kebijakan pemerintah murni berpijak pada kepentingan nasional.
Ia tidak ingin institusi negara diatur atau kalah oleh segelintir oknum mafia tambang.
"Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta bener-bener Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat tentara," pungkas Prabowo.***