INSIBERNEWS - Dunia pendidikan nasional kembali didera kabar miring setelah dugaan praktik lancung pengadaan fasilitas siswa menyeret nama Bupati Langkat, Syah Afandin.
Langkah penegakan hukum yang menjerat sang kepala daerah langsung memantik reaksi keras dan kecaman mendalam dari berbagai aliansi guru yang menilai tindakan tersebut telah mengkhianati amanah pemenuhan hak dasar generasi muda.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, secara terbuka menyampaikan keprihatinannya atas beban finansial berlapis yang harus dipikul masyarakat akibat eksploitasi anggaran ini.
Ia memaparkan bahwa manipulasi dana di sektor kelengkapan belajar sangat melukai rasa keadilan para wali murid yang selama ini sudah terseok-seok menghadapi gelombang mahalnya ongkos sekolah.
"Kami sebagai organisasi pendidikan dan guru sangat mengecam peristiwa terjadinya korupsi pakaian ya. Atau seragam sekolah baik SD, SMP dan seterusnya jelas ini merugikan para orang tua murid di tengah biaya pendidikan yang masih mahal ya," tegas Satriwan saat memberikan pandangan objektifnya kepada awak media, Minggu (5/7/2026).
Sektor ini diakuinya kerap kali menjadi ladang basah bagi oknum pejabat korup yang sengaja mencari celah keuntungan dari berbagai proyek pengadaan barang dan jasa, alih-alih berfokus pada peningkatan mutu infrastruktur kelas.
"Ternyata yang menikmati seragam tersebut adalah kepala daerah yang mengambil peluang atau ceruk korupsi dari pengadaan seragam tersebut," tambah Satriwan masygul.
Baca Juga: Diduga Lupa Matikan Kompor, Kebakaran Hanguskan Lima Rumah di Palmerah
Berangkat dari keresahan tersebut, P2G mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Agung untuk memperketat pengawasan berlapis dan meminta masyarakat sipil, terutama para orang tua, untuk berani menyuarakan kejanggalan demi menjaga muruah integritas institusi pendidikan.
"Dan jangan takut orang tua murid melaporkan, karena kalau di dunia pendidikan sudah korupsi bagaimana pembangunan karakter, integritas, dan kejujuran,"
imbuhnya menuntut ketegasan aparat hukum agar tidak tebang pilih. Langkah penyelidikan menyeluruh ini dipandang krusial agar alokasi APBD yang bernilai fantastis bisa kembali ke fungsi asalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan para guru honorer serta memfasilitasi kebutuhan alat peraga belajar siswa secara optimal.
Baca Juga: Heboh Isu PHK Tokopedia dan TikTok, Said Iqbal Langsung Turun Tangan
"Kami mendesak aparat penegak hukum betul-betul tegas ya menindak kasus ini. Agar anggaran pendidikan yang sangat besar bisa benar-benar memenuhi hak murid dan guru demi mencapai kualitas mutu pembelajaran," pungkasnya.